SORONG - Bupati Maybrat Drs. Bernard Sagrim,MM memberi ultimatum kepada para kepala kampung dan aparat untuk memanfaatkan dana pemberdayaan masyarakat kampung yang lazimnya di kalangan masyarakat Maybrat disebut Dana Jokowi, agar digunakan dengan baik, harus tepat sasaran sampai dengan fungsional.  Penegasan itu disampaikan Bernard Sagrim saat melakukan kunjungan kerja monitoring lapangan di wilayah Ayamaru Raya, Aitinyo Raya, Ayamaru Utara Raya dan Mare Raya.

Sagrim mengatakan, beberapa kasus yang ditemui di beberapa kampung diantaranya ada kepala kampung yang memanfaatkan Dana Jokowi tahun anggaran 2018 untuk membangun rumah mereka yang pada tahun 2017 atau 2016 belum selesai dibangun. Ada pula kepala kampung yang tinggal di wilayah pemerintahan kampung A, tetapi karena ada hubungan keluarga dengan warga di wilayah pemerintahan kampung B, sehingga rekomendasikan untuk membangun rumah di kampung B, padahal yang sebenarnya dana tersebut khusus diperuntukan untuk warga di kampung A.

Tidak hanya itu, Bupati Sagrim juga menemukan kasus dimana ada kepala kampung yang memposisikan istri atau anaknya sebagai sekertaris dan atau bendahara pengelolaan dana kampung, termasuk juga Dana Jokowi sering disalahgunakan untuk membayar masalah adat dan kepentingan pribadi orang perorangan.

Sagrim menilai hal-hal ini salah dan tidak boleh terjadi di tahun anggaran 2018. “Dana Jokowi tahun anggaran 2018 harus digunakan untuk membiayai program pembangunan tahun anggaran 2018. Rumah-rumah yang belum selesai dibangun tahun 2016 dan tahun 2017 konsekwensinnya harus dibiayai dengan anggaran sendiri,” tegas Sagrim.

Penegasan ini disampaikannya karena jika tidak demikian akan menjadi temuan dan aparat kampung yang bersangkutan bisa berurusan dengan masalah hukum. “Kepala Kampung yang memposisikan istri atau anaknya sebagai bendahara atau sekertaris kampung, harus segera diganti karena jika tidak dana kampung akan dihentikan dan dikembalikan ke kas negara,” tegasnya lagi.

Di hadapan kepala Kampung dan kepala distrik, Sagrim menegaskan akan mengirim tim inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Jokowi mulai tahun anggaran 2015 sampai 2018. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati dan selanjutnya diteruskan ke pihak berwenang secara berjenjang. (ris)


Kategori : Berita Utama

Komentar