TIMIKA – Pada hari ketiga kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika dalam rangka konsolidasi pemberantasan korupsi terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan monitoring dan evaluasi. 
Pertemuan yang digelar Jumat (3/8) itu tertutup bagi media, hanya pejabat terkait dari OPD yang diundang yang diperbolehkan masuk di ruang rapat Pendopo Rumah Negara. Hadir pula Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang, SE MSi, Sekretaris Daerah Mimika, Ausilius You, SPd MM MH. Pertemuan berlangsung sekitar 8 jam mulai pukul 10.00 WIT sampai pukul 18.00 WIT. 
Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua yang ditemui wartawan usai pertemuan mengungkapkan, dari hasil monitoring evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi di Mimika, ada beberapa yang mengalami kemajuan, ada yang jalan di tempat bahkan ada yang tidak terlalu positif. “Secara umum sudah ada perkembangan walaupun masih belum seperti yang diharapkan untuk ukuran Kabupaten Mimika,” katanya. 
Maruli juga kembali menyayangkan absennya Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam proses monitoring dan evaluasi sehingga banyak hal yang belum terkonfirmasi, padahal Bupati memiliki peran yang sangat penting. Apalagi KPK banyak melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dari hasil evaluasi, sepertinya titik rawan terjadinya pelanggaran pengelolaan keuangan daerah di Mimika masih sangat banyak. Pemda Mimika kata Maruli memang sudah menerapkan e-Planning tapi standar satuan harga masih manual dan belum masuk ke dalam sistem, kemudian analisis standar biaya juga belum disusun. e-Planning itu juga belum terintegrasi dengan e-Budgeting. Sehingga KPK menyarankan agar Pemda Mimika segera belajar dari Pemprov Papua. 
Maruli juga menilai anggaran di Mimika masih banyak yang belum tepat sasaran atau hasilnya tidak memiliki asas manfaat, lantaran dalam perencanaan Pemda atau OPD hanya sekedar banyak program dan banyak proyek. 
“Contohnya tadi mengemuka, bangun perpustakaan tapi belum termanfaatkan. Di sisi lain, kami juga mengecek beberapa SD Inpres itu kondisinya memprihatinkan. Di sini ada kekurang cermatan perencanaan yang menyebabkan banyak kebutuhan yang lebih urgen itu tidak dilakukan, tapi hal-hal yang kurang urgent dilakukan,” ungkap Maruli. 
Membangun juga lanjutnya, harus cermat menghitung pemeliharaan. Dicontohkan, Gedung DPRD yang didapati banyak yang bocor. Menurutnya ini menjadi kelemahan birokrasi yang hanya bisa membangun tapi tidak bisa merawat. “Atau khawatirnya disengaja cepat rusak agar bisa dibangun lagi. Inikan kemarin ingatkan agar kecermatan membangun itu tidak menyebabkan kemubaziran. Contohnya di Jakarta bangun proyek hambalang tapi tidak termanfaatkan,” paparnya. 
Jadi menurut Maruli, memang ada yang dilakukan tapi apakah itu menjawab kebutuhan masyarakat. Banyak yang dikerjakan tapi efektifitasnya kurang, sehingga sangat tidak baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat. Karena itu lewat evaluasi kali ini, KPK meminta pejabat OPD bisa lebih professional. 
Melihat fenomena ini KPK khawatir ada intervensi dari beberapa oknum yang membuat diselenggarakannya proyek yang pemanfaatannya tidak efektif. Untuk mengetahuinya maka KPK akan mendalami laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mimika. 
“Dugaan itu ada, tapi apakah kuat atau sangat kuat, ini memang harus kami dalami lagi,” tandasnya. (sun)   


Kategori : Lintas Papua

Komentar