FAKFAK-Pemalangan kantor DPRD Fakfak yang dilakukan Dewan Adat Mbaham Matta sejak Selasa kemarin (31/7) hingga Kamis (2/8) belum juga dilepas Dewan Adat Mbaham Matta.

Aksi pemalangan gedung DPRD Fakfak dengan alasan menuntut Pemerintah Kabupaten Fakfak agar dapat menuntaskan persoalan pemasangan patok tanah adat suku Irarutu Teluk Bintuni di Kampung Mitimber (Budidi) Distrik Mbaham Ndandara hingga Kamis (2/8) sudah memasuki hari ke tiga.

Hingga saat ini belum ada kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Dewan Adat Mbaham Matta untuk melepas dua batang kayu di depan gedung DPRD Fakfak sebagai simbol pemalangan gedung Walaupun batang kayu  yang melintang menutup pintu gedung DPRD Fakfak, namun aktifitas perkantoran di Sekertariat DPRD Fakfak maupun kegiatan anggota DPRD tetap saja berjalan karena Sekertariat DPRD maupun kantor anggota dewan untuk sementara menggunakan bangunan lain.

Terkait dengan pemalangan gedung DPRD Fakfak yang sudah berlangsung 3 hari, Wakil Ketua DPRD Fakfak, Samaun Hegemur, SE, kepada wartawan mengatakan, guna menyelesaikan persoalan pemalangan gedung DPRD Fakfak maka hari ini (kemarin) Dewan secara resmi akan menyurati Dewan Adat Mbaham Matta.

Menurut Samaun Hegemur, SE, surat yang dilayangkan ke Dewan Adat Mbaham Matta secara tegas DPRD meminta agar Dewan Adat dapat membuka palang tersebbut.

“Hari ini (kemarin), DPRD Kabupaten Fakfak akan menyurati Dewan Adat Mbaham Matta untuk membuka palang yang menutup gedung DPRD Fakfak”, tuturnya.

Menurut Samaun Hegemur, SE, yang juga sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Fakfak, tujuan surat tersebut untuk membuka palang karena dalam waktu dekat DPRD Kabupaten Fakfak akan menggelar sidang pembahasan dan penetapan Raperda pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2017. (ric)


Kategori : Manokwari

Komentar