FAKFAK-Pemerintah Kabupaten Fakfak siap melayangkan gugatan jika Suku Irarutu Teluk Bintuni dan Kaimana melakukan pencaplokan dan klaim sepihak atas tanah adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak.

Hal itu ditegaskan Staf Khusus Bupati Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Rudolf Michael, saat memimpin pertemuan bersama Dewan Adat Mbaham Matta, Perwakilan petuanan Arguni, Perwakilan Pemkab Fakfak dan masyarakat adat disekitar kampung Mintimber Distrik Mbaham Ndandara yang berlangsung di kampung Mitimber.

Menurut, Rudolf, terkait dengan pencaplokan batas wilayah adat suku Irarutu secara sepihak di Kampung Mitimber Distrik Mbaham Ndandara, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengambil langkah-langkah terkait dengan persoalan tapal batas Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Dia mengemukakan, Bupati Fakfak Drs. Mohamad Uswanas, M.Si, telah mengambil langkah terakhir yaitu gugatan hukum apabila ada keputusan yang merugikan Kabupaten Fakfak,

Menurutnya, selama ini Pemerintah Kabupaten Fakfak tidak pernah mencampuri batas wilayah adat manapun, tapi sebaliknya batas wilayah adat juga tidak serta merta lantas dijadikan sebagai patokan wilayah administrasi pemerintahan.

“Dengan pencaplokan batas wilayah adat secara sepihak yang dilakukan suku Irarutu Kabupaten Teluk Bintuni di wilayah Kabupaten Fakfak telah membuat masyarakat adat Mbaham Matta terusik,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Mbaham Matta, Zirset Gwasgwas, meminta Pemerintah Kabupaten Fakfak agar lebih serius menyelesaikan persoalan mendasar soal tapal batas. Pencaplokan wilayah adat secara sepihak yang dilakukan Suku Irarutu Teluk Bintuni yang dilakukan Jumat kemarin (27/7) di Kampung Mitimber (Budidi) untuk yang ke empat kalinya, tidak dapat dibiarkan, harus diselesaikan secara tuntas. (ric)

    


Kategori : Manokwari

Komentar