SORONG- Sebanyak 16 partai peserta Pemilu 2019 di Kota Sorong dengan jumlah 417 bakal calon legislative (Bacaleg), mengikuti tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon di KPU Kota Sorong yang tahapannya telah berlangsung pada tanggal 22 - 31 Juli 2018.

  Ketua KPU Kota Sorong, Roberth B. Yumame, S.Sos kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (1/8) kemarin mengatakan, proses tahapan yang sudah dilalui adalah perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Sorong dan DPRD Provinsi dengan batas waktu sampai dengan pukul 00.00 WIT Selasa kemarin.

  “Data-data perbaikan yang dilaporkan oleh Parpol kepada KPU, setelah dilakukan verifikasi oleh Divisi Teknis total bacaleg yang diajukan dari semua partai politik sebanyak 417. Berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 dari jumlah caleg yang diajukan tidak ditemukan mantan narapidana (Napi). Kami memberikan apresiasi kepada semua partai politik yang melakukan rekrutmen bakal caleg yang sama sekali bukan bekas narapidana,” bebernya.

  Ditambahkan Divisi Teknis KPU Kota Sorong, Fatmawati bahwa untuk verifikasi berkas dari 16 partai politik sudah lengkap. Selanjutnya tahapan verifikasi berkas semua calon yang diajukan oleh partai politik sebagian besar belum memenuhi syarat, maka tahapan berikutnya yakni KPU menerima perbaikan berkas partai kepada KPU sejak 22 sampai 31 Juli 2018.

  Selanjutnya pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2018, KPU akan melaksanakan tahapan verifikasi berkas perbaikan partai poliitik. Dalam tahapan ini KPU akan melibatkan LO dari partai politik masing-masing dan kemudian Panwas.

  “Kami berharap pada tahapan ini tidak ada lagi kekurangan-kekurangan dari para bacaleg, karena pada tahapan berikutnya tidak ada lagi perbaikan. Dan tahapan selanjutnya adalah penyusunan daftar calon sementara (DCS), kemudian KPU akan mengumumkan daftar calon yang memenuhi syarat,” katanya.

  Setelah DCS akan ada pemberian ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan terkait bacaleg yang sudah ditetapkan oleh KPU dalam DCT. Dalam tahapan ini siapa saja boleh mengungkapkan tanggapannya yang terpenting didukung dengan data yang valid, karena tanggapannya akan ditindaklanjuti oleh KPU dan Panwas.

  Kebanyakan calon yang diajukan oleh partai kekurangan surat keterangan sehat rohani, sebagai persyaratan yang baru. Karena pada pemilu sebelumnya hanya sehat jasmani. Surat keterangan sehat rohani sendiri harus dikeluarkan oleh rumah sakit (RS), dan sesuai dengan rujukan KPU harus rumah sakit pemerintah, dokter dan Puskesmas. Namun dengan adanya keterbatasan dokter di RS maka prosesnya cukup panjang.

  Syarat berikut yang menjadi kendala calon adalah legalisir Ijazah SMA dengan alasan sekolah di luar daerah atau daerah asal. Namun setelah KPU berkoordinasi dengan dengan Dinas Pendidikan Kota Sorong, legalisir Ijazah itu bisa dilakukan di provinsi, maka setelah legalisir semua berkas memenuhi syarat.(dar)

 


Kategori : Metro

Komentar