SORONG- Jelang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2019 mendatang, KPU Kota Sorong menargetkan partisipasi pemilih harus mencapai 80%, dengan cara mensiasati penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) baru agar lebih dekat dengan pemilih. Karena pemilih yang berjauhan dengan TPS akan apatis ketika pemilihan seperti pemilihan sebelumnya yang partisipasi pemilihnya hanya 60%.

  Ketua KPU Kota Sorong, Roberth B. Yumame, S.Sos kepada wartawan, Rabu (1/8) di ruang kerjanya mengatakan, KPU sebagai lembaga penyelenggara dan Panwas sebagai lembaga pengawasan kemudian DKPP yang bertugas terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu. KPU sudah melaksanakan tahapan pendataan pemilih, dengan demikian ada temuan yang dari Panwas. dan itu merupakan sikap yang diapresiasi oleh KPU, karena setiap tahapan yang berlangsung harus diawasi oleh Panwas.

  Proses pendataan pemilih yang beberapa hari lalu yang menjadi catatan Panwas juga sudah direkomendasikan ke KPU untuk disikapi dan tindaklanjuti. Terkait masalah tersebut, KPU berencanakan menggelar rapat internal dengan perangkat bawahan pada hari ini terkait dengan crosscek data pemilih DPSHP sejak tanggal 31 Juli sampai 12 Agustus untuk menjawab semua yang menjadi temuan Panwas tentang data pemilih.

  “Kami juga sudah menyampaikan himbauan melalui media, agar setiap yang memiliki hak memilih dan memiliki El-KTP harus memastikan namanya tercantum di daftar pemilih yang ditempel oleh PPS di masing-masing kelurahan. Pemilih harus pro aktif agar ketika namanya tidak ada segera melapor ke PPS atau KPU untuk bisa dimasukkan namanya ke dalam daftar pemilih,” katanya.

  Selanjutnya terkait dengan pemilih ganda, maupun masalah lain seperti pemilih yang tidak memiliki NIK dan masalah lainnya termasuk pemilih yang tidak memiliki alamat, KPU juga sudah melakukan crosscek dan bekerjasama dengan Disdukcapil untuk memastikan hal tersebut. karena masalah ini muncul ketika petugas melakukan pendataan dan orang tersebut tidak ada sehingga hanya mendapatkan data lisan tanpa NIK.

  “Misalnya petugas datang mendata di salah satu rumah dengan hak pilih 5 orang, namun yang ditemui hanya 2 orang sementara yang 3 orang lainnya keluar akhirnya hanya memasukkan namanya tanpa mendapatkan data seperti NIK dan NKK, maka data sementara ini akan dilakukan pengecekan ulang untuk kepastian. Agar ketika penetapan DPT tidak ada lagi masalah seperti ini. Sama sekali tidak ada spekulasi data tetapi ini kesulitan di lapangan,” ujarnya.

  Terkait dengan sorotan Panwas untuk ada pengurangan TPS, baginya ada beberapa alternative yang harus dilakukan. misalnya dalam satu TPS harus ada 300 pemilih, namun factor lokasi yang terkadang masyarakat berjauhan dengan TPS sehingga mengakibatkan pemilih malas menyalurkan hak pilihnya. Sebagai langkah memudahkan pemilih agar lebih dekat dengan TPS.

“Jika TPS terlalu berjauhan dengan rumah warga, terkadang pemilih menjadi apatis. maka akan ada alternative seperti memecah TPS menjadi dua. sehingga mempermuda masyarakat untuk memilih. Karena ini sebagai strategi KPU untuk menaikkan partisipasi pemilih, seperti Pilwali kemarin hanya 60% dan itu termasuk sangat rendah. Maka pemilu ini kami upayakan minimal 80%,” ujarnya.(dar)


Kategori : Metro

Komentar