SORONG - Sekitar 71 pelayanan perijinan belum dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong, sehingga mendapat teguran dari Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat agar segera dilimpahkan penanda tanganan perijinan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong.

  Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, Sepnat Basna, SE, M.Si menjelaskan bahwa hal yang menjadi persoalan adalah terkait dengan proses dan tanda tangan izin sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2014, kemudian Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016  serta UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pelimpahan kewenangan izin.

  “Ini menjadi dasarnya bahwa pelayanan proses izin sampai kepada penandatanganannya tidak boleh ditanda tangani atau dilakukan oleh wali kota, itu sudah harus dilimpahkan melalui suatu peraturan wali kota untuk dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong,” jelasnya kepada Radar Sorong, Rabu (18/7).

  Sampai saat ini izin yang dilimpahkan oleh Wali Kota Sorong kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu hanya 6 izin, sedangkan di Kabupaten Sorong dilimpahkan sekitar 77 izin dan Peraturan Bupati sudah keluar, kemudian dari 12 kabupaten di Provinsi Papua Barat ini semua sudah melimpahkan semua izin yang menjadi kewenangan kabupaten kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

  “Jadi tidak ada izin yang ditandatangani oleh bupati atau wali kota, tetapi di Kota Sorong masih proses dan ditanda tangani oleh Wali Kota Sorong. Saya adalah Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat dan sebagai pembina untuk perijinan kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat,” ujarnya.

  Dijelaskannya, kenapa harus dilimpahkan? Karena peraturan perundang-undangnya sudah jelas bahwa harus dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan data yang diterima dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong hanya ada 6 izin yang sudah dilimpahkan.

  “Karena kami setiap tahun selalu turun dan memberikan surat kepada Kota Sorong supaya ijinnya dilimpahkan kepada dinas terkait, sebab ini untuk rentang pelayanan dengan memangkas birokrasi yang panjang, waktu yang lama agar pelayanan cepat, mudah, tepat, transparan dan pasti,” katanya.

  Lanjutnya, harus ada pelimpahan semua ijin dengan Peraturan Wali Kota untuk pelimpahan kewenangan proses penandatanganan ijin dari wali kota dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk diproses dan diterbitkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong adalah dinas yang pertama dibentuk kelembagaannya dibandingkan kabupaten-kabupaten baru lainnya.

  “Tetapi justru kabupaten yang baru dibentuk seperti Maybrat sudah dilimpahkan semua perijinanya ke dinas terkait, sedangkan Kota Sorong terkait dengan perijinan ini apakah ditanda tangani oleh kepala dinas masing-masing atau wali kota, kalau sampai masih dilakukan tidak boleh,” ujarnya.(juh)


Kategori : Metro

Komentar