KAIMANA- Bertempat di Stadon Triton Kaimana, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama seluruh PNS dan tenaga Honorer melaksanakan apel bersama yang dipimpin oleh Plh. Sekda Kaimana, Marthinus Furima,SE
Apel bersama tersebut menindaklanjui surat menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor B/8/M.SM.00.01/2018 tanggal 7 Juni 2018. Sehingga melalui surat Wakil Bupati tertanggal 20 Juni 2018 menginstruksikan kepada seluruh pimpinan OPD agar memerintahkan seluruh PNS dan tenaga kontrak di lingkup organisasi masing masing untuk menghadiri apel tersebut.
Beradasarkan pantauan Radar Sorong, sejak pukul 07.30 WIT para pimpinan bersama staf OPD dan tenaga honorer mulai memenuhi lapangan stadion Triton Kaimana.
Marthinus Furima dalam apel tersebut menjelaskan, apel perdana seluruh ASN pada hari ini, tidak hanya dilakukan di Kaimana namun juga di seluruh wilayah tanah air Indonesia, dan hasil dari apel pagi hari ini, laporan dan absen dari seluruh OPD yang ada akan diinput dan dilaporkan  langsung ke pusat sesuai intruksi pusat. “Mulai hari ini, penegakan disiplin pegawai mulai ditegakkan, nanti akan diikuti dengan instruksi tertulis ke setiap OPD dan laporan daftar hadir akan diinput dan diteruskan ke BKN pusat,”terangnya.
Dirinya mengharapkan, pegawai yang biasanya tidak masuk kantor, pimpinan OPD dapat menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ditoleransi lagi setiap ASN yang yang malas kantor. “Ketika tidak berkantor sebulan maka hak haknya diterima itu, sudah dianggap korupsi. Apalagi Sekarang ini sudah ada kerjasama, BKN,KPK dan OPD yang ada, kita punya hak tetapi kita punya kewajiban, jangan masuk tanda tangan absen lalu langsung hilang. ASN harus berkualitas, duduk  di situ, belajar di situ dan pandailah di situ, jangan bentuk kelompok kelompok pro kontra di OPD yang ada, mengumpulkan dua atau tiga orang di situ untuk mulai menyerang pimpinannya, merongrong semuanya, mulai hari ini tidak boleh lagi menggunakan cara cara itu,”tegas Furima.
Lanjut Furima, dalam apel tersebut sejak tanggal 2 Mei sudah ada SK Bupati yang mengatur tentang tim penegakan disiplin. Dimana ada hal hal atau masalah masalah dalam OPD tersebut, itu bukan lagi pimpinan satuan kerja yang menyelesaikan tetapi berdasarkan laporan sampai ke kepegawaian maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Tanggal 2 Mei sudah sidang perdana terhadap satu masalah jadi yang bikin masalah di masing masing perangkat daerah itu supaya diatur dan ditindak,”lanjut Furima. (nic)

 


Kategori : Kaimana

Komentar