SANGATTA–Pejabat di lingkungan Pemkab Kutai Timur (Kutim) dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi terdakwa kasus korupsi, ternyata gagal mendapat ampunan. Padahal, Bupati Ismunandar sudah melakukan upaya dimaksud, namun keputusan yang diberikan tetap memecat mereka.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Irawansyah menjelaskan, sebelumnya pemerintah kabupaten sudah melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Ko- rupsi (KPK) di Samarinda belum lama ini, dan sempat membahas hal tersebut. Ternyata, KPK mewajibkan pemberhentian kepada para pejabat Pemkab Kutim yang telah tersangkut kasus korupsi.

Diketahui, terdapat delapan orang PNS di Pemkab Kutim yang dijadikan terdakwa kasus korupsi uang negara pada tahun lalu. Kepala Badan Kepegawaian,

Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kutim Zainuddin Aspan menyebutkan,    Bupati Kutim Ismunandar sebelumnya sempat memberi pertimbangan kepada mereka yang terlibat korupsi tersebut.

Pertimbangan dimaksud adalah, agar mereka tidak diberhentikan sebagai PNS, setelah mendapat hukuman atas perbuatan korupsi yang dilakukan. Hal itu menurut Ismunandar demi alasan kemanusiaan, agar tak menambah masalah keluarga pelaku. Sekaligus mencegah meningkatnya angka pengangguran.

“Pertimbangan dari bupati itu memang belum final, karena belia baru mengusulkan,” ungkap Irawansyah kepada media ini, pekan lalu.Hal yang membuat kepu- tusan pemberhentian tidak bisa di ganggu-gugat, terang Irawansyah, sebab putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. ”Menurut regulasi, apabila terdakwa sudah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harus dipecat,” tegas Irwansyah.

Hal itu sesuai dengan Undang- undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 05 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 4d, ASN yang melakukan tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 tentang manajemen ASN, Pasal 286 dan 287. Isinya, meski hukuman satu hari pun, tapi oleh pengadilan dinyatakan bersalah dan memenuhi unsur pidana, ha- rus diberhentikan.

“Tapi, boleh saja kalau mau lakukan banding. Itu tidak dilarang. Hanya, dari segi aturan seorang ASN yang korupsi harus diberhentikan jika sudah didakwa mendapat putusan hukum inkracht,” ujar Irawansyah.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebelumnya telah mengirim surat rekomendasi pemecatan terhadap delapan ASN mantan narapidana korupsi yang saat ini masih bekerja di lingkungan Pemkab Kutim tersebut. Kasus yang menjerat delapan ASN ini adalah dari dana bantuan sosial (bansos) di Pemkab Kutim. (mon/san)


Kategori : Nasional

Komentar