MANOKWARI-Empat tahun lebih proses seleksi calon anggota KIP (Komisi Informasi Publik) Provinsi Papua Barat menggantung. Padahal tahapan seleksi sudah dilakukan tinggal menunggu uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test oleh  DPR Papua Barat.

Mencermati ketidakpastian fit and proper test calon anggota KIP, Ketua Komisi A DPR Papua Barat, Yan Anton Yoteni, mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjutinya setelah kembali dari studi banding di Kalimantan Timur. “Jadi sebelum gelar fit and proper test  kami akan studi di Kalimantan Timur  sesuai rekomendasi KIP Pusat,” terangnya.

Yoteni yang juga menjabat Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat ini mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi KIP Pusat di Jakarta. “Kami tinggal lakukan satu kegiatan lagi sebelum dilakukan test and proper test calon anggota KIP Papua Barat. KIP pusat sudah rekomendasikan ke Kalimantan Timur tinggal menunggu surat tugas pimpinan,” ujar

Komisi A,  lanjut Yoteni membutuhkan dasar dalam rangka melakukan test and proper test. “Kenapa di Komisi A tidak ada yang berlatar belakang media. Sehingga perlu dilakukan studi banding untuk mendapatkan dasar untuk melakukan test and proper test,” tuturnya.

DPR PB khususnya Komisi A menurut Yoteni, tidak tinggal diam.  Selain sudah berkoordinasi dengan KIP Pusat juga merencanakan studi banding sebelum melaksanakan fit and proper test.

 Menurut dia, studi banding di Provinsi Kalimantan Timur karena pertimbangan daerah ini  memiliki KIP terbaik ketiga. “Sehingga KIP pusat merekomendasikan ke Kalimantan Timur. Kami rencananya cari yang dekat yakni di Jayapura,  namun karena ada rekomendasi maka akan lakukan studi banding ke sana,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Jaringan Advokasi Kebijakan dan Anggaran (Jangkar) Provinsi Papua Barat, Metuzalak Awom, SH, menilai, DPR Papua Barat tidak serius dalam melaksanakan fit and proper test terhadap calon anggota KIP.

Padahal menurutnya, Gubernur Papua Barat pada 9 April 2018 dan disposisi Sekda Provinsi Papua Barat tertanggal 9 Januari 2018 dilanjutkan disposisi Gubernur tertanggal 12 Januari 2018 memerintahkan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) agar segera memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan fit and proper test calon komisioner KIP Papua Barat.

“Kami nilai DPR Papua Barat tidak serius dan kalau saya katakan, DPR membangkang atau melawan perintah Gubernur Papua Barat tentang pelaksanaan fit and proper test calon anggota KIP Papua Barat. Kenapa saya katakan DPR Papua Barat membangkang Gubernur, karena dari tahun 2014 hingga 2017, kita terus dorong dan dorong pelaksanaan fit and proper test,” ujarnya.(lm)


Kategori : Manokwari

Komentar