INDIHOME
 

KAIMANA-Kepala Bidang Perlindungan Anak, Miskia Fidmatan, S.Pd, dalam keterangannya kepada wartawan belum lama ini di ruang kerjanya membeberkan, jika sampai dengan saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih saja terjadi di wilayah Kabupaten Kaimana. Bahkan, sejumlah kasus kekerasan yang terjadi itu, jarang dilaporkan ke pihaknya.

Ketegasan itu disampaikan Fidmatan, saat dikonfirmasi seperti apa tugas dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Kaimana.

“Kaitan dengan kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan dan anak, setiap tahun angkanya bervariasi. Kadang jumlahnya melebih dari 10 kasus atau bahkan ada yang sampai 20 kasus. Kasus ini terus terang, memang kami hanya sering dikoordinasi oleh  Polres Kaimana, ketika sudah ada laporannya ke Polres,” katanya.

Seharusnya, lanjut dia, kasus-kasus seperti ini bisa dilaporkan kepada kami, sehingga bisa menjadi perhatian pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat dalam mengambil langkah-langkah pencegahan. “Kalau datanya lebih akurat, maka langkah yang diambil juga pasti lebih terarah dan tepat sasaran,” terangnya panjang lebar.

Dia sangat berharap dukungan dari pemangku kepentingan, terutama yang ada di kampung-kampung. “Jika ada kejadian yang menimpa perempuan dan anak di kampung-kampung agar bisa memberikan informasi atau laporan ke kami. Tentunya harus didukung dengan data yang akurat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu dimaksukan untuk bisa dicarikan jalan keluarnya,” kata Miskia.

Pemerintah Indonesia secara nasional, lanjut dia, sudah menargetkan agar dari tahun ke tahun, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa menurun, dan ini juga harus didukung oleh semua pihak, termasuk elemen-elemen masyarakat yang ada di masing-masing daerah.

Dalam keterangannya, dia kembali mengatakan, untuk saat ini memang Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana, sudah berdiri sendiri, kalau selama inni karena masih nebeng pada Badan Pemberdayaan Masyarakat. “Tetapi sekarang sudah jadi dinas sendiri, sehingga harapan kami yah, harusnya ada kantor sendiri. Karena di Dinas PPPA ini, kami mempunyai bidang masing-masing. Jika ada kantor yang representatif, tentunya bisa menunjang pelaskanaan tugas dan tanggung jawab kami di lapangan,” katanya.(nic)


Kategori : Kaimana

Komentar