INDIHOME
 

SURABAYA – Ulah para pelaku teror bom di Surabaya dan Sidoarjo serta terduga teroris yang tewas membuat anak-anak mereka kini menjadi yatim piatu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merekomendasikan asesmen menyeluruh terhadap anak-anak tersebut beserta kerabatnya. Tidak tertutup kemungkinan negara mengambil alih pengasuhan anak-anak tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua KPAI Susanto setelah menemui Gubernur Jatim Soekarwo di kantor gubernur Jatim kemarin (17/5). Dia menegaskan, anak-anak yang berkaitan dengan para pelaku teror diposisikan sebagai korban. Meski, mereka dilibatkan secara langsung dalam penyerangan seperti yang terjadi di Mapolrestabes Surabaya, Senin (14/5).

Saat ini ada tujuh anak yang traumanya sedang dipulihkan psikolog Polda Jatim. Mereka adalah Ais, 8, putri pelaku teror bom Mapolrestabes Surabaya Tri Murtiono. Kemudian, AR, 15; FP, 11; dan GHA, 10, anak-anak Anton Ferdiantono, terduga teroris di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo. Selanjutnya, DNS, 14; AISP, 10; dan HA, 6, anak-anak Dedy Sulistianto, terduga teroris yang tewas dalam operasi di Manukan, Surabaya.

Menurut Susanto, anak-anak tersebut perlu mendapat atensi khusus. Mereka dinaungi UU Perlindungan Anak. Selain kondisi psikologis mereka, yang harus menjadi perhatian adalah orang-orang di sekitar mereka. Yakni, keluarga yang akan mengasuh anak-anak tersebut setelah orang tua mereka tewas. ’’Jangan sampai teralihkan ke orang yang terinfiltrasi radikalisme,’’ ujarnya setelah pertemuan.

Karena itu, pihaknya merekomendasikan penilaian menyeluruh terhadap anak-anak itu. Seberapa jauh pengenalan mereka terhadap ideologi orang tuanya, kondisi psikologisnya, kesehatannya, hingga kerabat orang tuanya. Sebab, infiltrasi radikalisme melalui parenting merupakan sebuah pola baru.

Bila masih ada trauma, harus ada rehabilitasi sampai tuntas meski membutuhkan waktu lama. Begitu pula dengan pengasuhan. Sangat bergantung hasil asesmen terhadap anak-anak itu dan keluarga di sekitarnya. ’’Kalau ternyata (keluarga) nggak tepat untuk melakukan pengasuhan, ya bisa saja diasuh di lembaga pengasuhan yang tepat bagi perkembangan yang bersangkutan,’’ lanjut Susanto.

Hanya, dia mengingatkan, pengasuhan oleh negara melalui lembaga yang ditunjuk merupakan pilihan terakhir. Semua dilakukan demi masa depan anak-anak tersebut. ’’Dinas sosial punya hak untuk menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh,’’ tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan, pihaknya akan memperhatikan masukan-masukan KPAI. Bukan hanya itu. Ke depan, KPAI akan lebih sering dilibatkan dalam pencegahan kondisi parenting yang serupa. ’’Salah satunya melalui pelibatan KPAI dalam program-program Pemprov Jatim,’’ terangnya.

Minimal ada sharing informasi antara KPAI dan pemprov dalam upaya pencegahan radikalisme kepada anak. Dua dinas di lingkungan Pemprov Jatim akan dilibatkan, yakni dinas sosial serta dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kependudukan.

Tidak tertutup kemungkinan anak-anak tersebut diasuh Pemkot Surabaya. Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Surabaya Imam Siswandi menegaskan bahwa pemkot siap menampung anak-anak tersebut. Dia bahkan telah berkoordinasi dengan RS Bhayangkara dan Polda Jatim, terutama untuk kasus Ais. ’’Kami siap menampung mereka. Ada beberapa selter khusus untuk anak-anak yang ditinggal orang tuanya,’’ jelas mantan camat Kenjeran tersebut.

Tempat itu dikelola Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Surabaya. Tempat tersebut berada di sejumlah titik. Namun, Imam tak bisa memublikasikan di mana saja tempat naungan anak-anak tersebut. Sebab, keamanan Ais masih terancam hingga kini. (byu/sal/c5/ano)


Kategori : Nasional

Komentar