AIMAS-Terkait system pemberian bantuan social kepada masyarakat Kabupaten Sorong (Kabsor) secara transparan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, menggelar rapat internal membahas penyusunan draf Peraturan Bupati Sorong yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Sorong, Selasa (15/4).

Rapat internal dibuka Sekda Kabupaten Sorong, Ir. Moh Said Noer.M.Si. Menurut Sekda Perbup yang dibuat tersebut merupakan bentuk terobosan baru yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sorong, agar penyaluran bantuan social dapat berjalan lebih baik kedepannya.

Dijelaskan Sekda, dengan adanya Perbup tersebut, maka pemberi dan penerima bantuan sosial tersebut akan semakin jelas dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk mengetahui SOP yang seharusnya.

“Perda yang mengatur bantuan sosial, bukan berarti tidak ada. Justru karena ada, maka dibuatkan Peraturan Bupati.  Karena, kalau menunggu sidang dewan butuh waktu yang cukup lama,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembendaharaan BPKAD Kabupaten Sorong, Fredrik Murmana, menyampaikan, pembahasan penyusunan Peraturan Bupati terkait bantuan social tersebut, merupakan bagian dari implementasi proyek perubahan. Hal ini menjadi tugas akhir dari Diklat PIM II 2018, dengan diberikannya kesempatan selama 60 hari untuk kembali ke daerah.

Melalui penyusunan perbup Sorong tentang strategi penerapan sistem permintaan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Sorong. “Pada kepemimpinan yang baru ini, lebih mengedepankan transparansi. Oleh karena itu, kami harapkan melalui Perbup Sorong yang baru ini dapat menciptakan transparansi tersebut, demikian pula dampak positifnya kedepan,” ungkapnya kepada awak media.(nam)


Kategori : Sorong Raya

Komentar