MANOKWARI-Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan kembali mengingatkan Majelis Kode Etik ASN (Aparatur Sipil Negera) dapat bekerja maksimal. Segera menyidangkan ASN yang diduga melakukan pelanggaran.

Menurut dia, banyak ASN yang  malas masuk kantor sehingga patut diberikan sanksi hingga pemecatan. “Saya harapkan Majelis Kode Etik segera bekerja maksimal. Tindak tegas ASN  yang jarang masuk kantor,” tegas Gubernur pada apel pagi Senin (14/5).

Ada beberapa jenis sanksi yang bisa dijatuhkan kepada ASN, mulai dari saksi administrasi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala, penghentian pembayaran gaji sampai pemecatan. “Harus ada tindakan tegas. Kalau tidak nanti tidak ada perubahan,” ujarnya.

Gubernur merasa perlu menyampaikan ini lantaran apel pagi Senin, banyak ASN yang tidak ikut. Ada OPD (organisasi perangkat daerah) yang kehadiran stafnya dapat dihitung dengan jari. “Beberapa  hari ini juga apel seperti ini, ada OPD yang barisannya pendek, mungkin hanya lima orang saja,” tuturnya.

Sebagai ASN mestinya merasa bersyukur. Banyak warga ingin menjadi ASN, tetapi hanya sedikit yang terpilih. “ASN ini mendapat gaji dari pajak yang dibayarkan rakyat. Seharusnya menyadari kehadiran ASN untuk melayani masyarakat,” ujar Gubernur lagi.

Pada apel pagi Senin (14/5), Inspektorat kembali mengumumkan tingkat kehadiran ASN tiap OPD. Ada 30 OPD yang tingkat kehadiran ASN-nya di bawah 50 persen.

OPD yang tingkat kehadirannya paling tinggi, Inspektorat (75 persen), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (63 persen), Biro Organisasi 60 persen, Biro Perekonomian dan Kerjasama 57 persen, Biro Hukum 56 persen, Badan Pendapatan Daerah 56 persen.

Sedangkan OPD  yang tingkat kehadirannya paling minim atau di bawah 50 persen, yakni Sekretariat DPR PB hanya 9 persen, Biro Administrasi Pembangunan 14  persen, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15 persen, Dinas Pendidikan 15 persen, Dinas Sosial 22 persen.(lm)


Kategori : Manokwari

Komentar