KAIMANA- Dalam rangka melakukan moitoring pelaksanaan tahapan coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih di Kabupaten Kaimana, maka Ketua KPU Papua Barat, Amus Atkana ikut dalam secara langsung dalam kegiatan pencoklitan yang dilakukan di beberapa wilayah yang ada di Kampung Sisir dan juga beberapa wilayah lain yang ada di Kota Kaimana.

Setelah mendapatkan fakta di lapangan bahwa masih banyak pemilih yang belum memiliki e-KTP (KTP elektronik), maka Amus berkesempatan menemui Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma di Kantor Bupati Kaimana.

Amus dalam keterangannya yang berhasil dikonfirmasi sejumlah wartawan di Grand Papua Hotel, mengakui hal itu.

“Jadi tadi kami juga sempat ikut kegiatan pencoklitan yang dilaksanakan di Kampung Marsi dan ada temuan bahwa banyak masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik. Tadi juga ketika kami ikut dalam kegiatan pencoklitan di wilayah Jalan Diponegoro, juga masih ada beberapa warga yang belum punya e-KTP. Ini merupakan temuan kami dan kami harus menyampaikan kepada Pemda Kaimana, agar bisa mengakomodir masyarakat yang belum miliki KTP untuk bisa melakukan perekaman sampai mendapatkan fisik e-KTP-nya masing-masing,” ungkapnya.

Terkait hasil pertemuan dengan Bupati Kaimana, Amus mengungkapkan, Bupati Kaimana akan segera menginstruksikan Disdukcapil untuk bisa mengoptimalkan pelayanan mereka.

“Tadi setelah kami sampaikan hal ini kepada Pak Bupati, Beliau sangat meresponnya, dan beliau mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pelayanan e-KTP di Disdukcapil Kaimana akan segera dioptimalkan,” ujarnya.

Lanjut dia, ketentuan dari peraturan sudah mengatur demikian, seluruh pemilih pada saat hari H harus menunjukan e-KTP-nya baru bisa menggunakan hak pilihnya. Selain e-KTP, tidak bisa menggunakan hak suaranya.

Sementara itu, terkait dengan banyak pemilih di kabupaten Kaimana yang belum memiliki e-KTP, Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay, SE, mengimbau kepada pemerintah daerah kabupaten Kaimana agar segera mengambil langkah agar seluruh warga masyarakat yang wajib e-KTP bisa memiliki kartu tanda penduduknya pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Menurutnya, ini juga sudah disampaikan saat RDP dengan Disdukcapil. Kami juga sudah memberitahukan kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh asisten I setda Kaimana, dan disdukcapil supaya pelayanan segera dioptimalkan. Karena kalau tidak, maka banyak warga masyarakat yang tidak terakomodir untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.

“Ini juga merupakan salah satu hal penting, yang mau tidak mau harus ditindak lanjuti oleh kepala daerah. Sehingga pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa seluruh warga masyarakatnya bisa memiliki e-KTP. Makanya tadi kami sampaikan bahwa; kalau hal ini tidak diseriusi, maka sangat berisko terjadinya persoalan saat pemilu ini berjalan. Dan kalau ada masalah yang terjadi, maka secara tidak langsung, pelaksanaan pmilu di kabupaten Kaimana tidak meraih sukses, seperti yang kita harapkan bersama,” pungkasnya.(nic)


Kategori : Kaimana

Komentar