SORONG- Hasil inspeksi Komisi A DPRD Kota Sorong pada masa hearing selama sebulan di perusahaan-perusahaan, organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi lain yang menjadi mitra kerja Komisi A, ditemukan ada perusahaan yang membayar gaji karyawan tidak sesuai standar upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 2.600.000. Demikian dikemukakan Ketua Komisi A DPRD Kota Sorong, Ir. Demanto Silalahi kepada Radar Sorong (11/5) di ruang kerjanya.

  Menurut politisi Nasdem itu ada perusahaan yang membayar gaji karyawannya hanya Rp 1.300.000 per bulan. Walaupun ada perusahaan yang diakuinya telah menggaji karyawannya sesuai standar UMP, namun hasil temuannya di perusahaan-perusahaan terindikasi ada perusahaan yang menyimpang dari aturan."Temuan kami di lapangan, ada perusahaan yang sengaja membayar upah karyawan tidak sesuai standar UMP," jelasnya kepada Radar Sorong.

  Terhadap masalah ini, tutur Ketua Komisi A, bahwa banyak keluhan dan disampaikan oleh karyawan secara diam-diam ke DPRD karena mereka takut jika bersuara mereka akan di-PHK. "Ada yang datang lapor secara diam-diam ke kami. Dan setelah kami kroscek ke lapangan ternyata betul. Dan kami sangat prihatin,"jelasnya kepada Radar Sorong sembari menambahkan bahwa selain ke DPRD, karyawan juga sudah pernah mendatangi dinas tenaga kerja untuk mengadukan nasib mereka, namun sampai saat ini upah mereka belum berubah.

  Satu hal yang juga disampaikan Ketua Komisi A adalah, terkait dengan sub bidang yang kesehariannya memfasilitasi perselisihan perusahaan dengan pekerja di Dinas Tenaga Kerja, selama tiga tahun terakhir telah dialihkan ke provinsi, sehingga keadaan ini cukup menyulitkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota. Keadaan inilah yang membuat pekerja cukup kesulitan untuk mengadukan nasib mereka di pemerintah.

  Oleh karenanya dari hasil hearing, Komisi A sepakat dan akan menyampaikan rekomendasi ke gubernur dan seterusnya ditindaklanjuti ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi supaya bidang yang satu ini dikembalikan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota. Diharapkan pula kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong supaya lebih proaktif memperhatikan nasib karyawan yang diperlakukan semena-mena oleh perusahaan. (ris)


Kategori : Metro

Komentar