KAIMANA-Seleksi calaon komisi pemilihan umum (KPU) di wilayah satu Provinsi Papua Barat, yang meliputi, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wandama, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Pegunungan Arfak.  Saat ini calon KPU sudah melewati tahapan ketiga, setelah tahapan seleksi administrasi dan tahapan tes tertulis dengan model atau sistem Computer Assisted Test (CAT) yang sudah dilakukan pada Senin (30/4) lalu.

Seleksi calon KPU dengan menggunakan sistem CAT ini, dinilai merugikan anak negeri Papua. Karena merasa dirugikan, pada Kamis (3/5) lalu ada empat orang warga, mendatangi tim seleksi satu di Kaimana Beach Hotel, untuk menyampaikan keluhan mereka tersebut.

Salah seorang warga, Zainudin Feniteruma, yang berhasil dikonfirmasi di halaman Kaimana Beach Hotel, mengatakan, pemberlakuan sistem online dengan mengikuti standar nasional yang berlaku, tentunya akan merugikan anak negeri (peseta lokal).

“Jika berbicara tentang kualitas, yang hari ini dituntut, itu artinya  terjadi pengabaian kekhususan. Penyamarataan itu harus dibarengi dengan pemberlakuan yang sama sejak dulu, barulah saat ini berbicara tentang kualitas. Titik kualitas yang berlaku sekarang hanyalah sekedar retolika politik yang sedang dipermainkan. Berbicara tentang penyamarataan, hingga saat ini baik itu pembangunan maupun pendidikan belum diberlakukan secara merata. Karena kami di Papua masih mengalami ketertinggalan dengan daerah-daerah lainnya. Jika penyamarataan ini diberlakukan sejak dulu, tentunya ujian dengan menggunakan sistem CAT ini dianggap wajar-wajar saja. Namun selama ini di Papua masih mengalami ketertinggalan, sehingga perlu adanya pengkhususan. Karena jika tidak, akan mengorbankan anak negeri (anak asli Papua),” paparnya.

Lanjut dia, untuk Kabupaten Kaimana, ada sebanyak 37 orang peserta yang lulus dalam tahapan pertama, yakni pemeriksaan administrasi. Dari 37 orang yang lulus tahapan administrasi tersebut, akhirnya mengikuti ujian di tahapan kedua, yakni ujian tertulis dengan sistem CAT. Dalam ujian kedua ini, yang berhasil lolos sebanyak  18 orang.  Dari 18 orang yang lulus tersebut repersentasi dari anak negeri tinggal 3 orang.

“Tim seleksi harus memberikan jaminan kepada 3 orang anak negeri itu. Baik itu dilantik oleh komisioner  KPU untuk 3 kursi pertama maupun 3 lainnya untuk daftar tunggu. Karena jika tidak, dilihat dari segi kualitas, tentunya ketiga orang tersebut tidak dapat bertahan hingga akhir. Karena itu, hari ini secara kekeluargaan, kami datang sebagai anak negeri untuk menyampaikan ini kepada tim seleksi. Ini bukan hanya sekedar masukan, tetapi ini harus menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti sebelum tahapan ini selessai. Karena apada akhirnya kami anak negeri akan dirugikan,” terangnya.

Dengan menggunakan sistem CAT dan dengan menggunakan standar nasional, kata Zainudin, jelas akan merugikan anak negeri. Karena itu perlu adanya pengkhususan. Jika menggunakan standar nasional sama artinya dengan pengabaian kekhususan dan pelecehan terhadap anak adat asli negeri.

“Karena ini merugikan anak negeri, maka kami minta untuk melakukan seleksi ulang. Dan dalam seleksi ulang ini, hanya anak negeri yang mengikutinya. Sehingga mau lulus atau tidak kami tidak akan mempersoalkan itu. Jika tidak dilakukan seleksi ulang, sebaiknya dipertahankan KPU yang lama,” tegasnya.

Menanggapi persoalan ini, Anggota tim seleksi satu, Drs. Ir Mulyadi Djaya, M.Si mengatakan, tahapan ujian tertulis dengan menggunakan sistem CAT bertujuan untuk tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap calon KPU terkait dengan titipan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Sebenarnya saya juga mengingikan agar anak negeri juga turut berpartisipasi. Ujian dengan menggunakan metode CAT, merupakan aturan yang ditetapkan oleh Pusat, dengan harapan agar dapat menjaga kualitas KPU kedepannya. Kita sebagai tim seleksi Cuma menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pusat. Kami tidak berani merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Pusat, karena jika demikian, kamilah yang akan bersalah,” paparnya.

Lanjut dia, segala persoalan yang dijumpai di daerah terkait dengan ujian seleksi calon KPU ini, akan kita koordinasikan dengan KPU di Pusat. “Semua keluhan masyarakat ini akan kita himpun dan akan kita laporkan kepada KPU pusat. Selanjutnya kebijakan terkait persoalan ini akan ditentukan oleh Pusat. Karena keberadaan kami disini, hanyalah sekedar menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh Pusat,” terangnya.(nic)


Kategori : Kaimana

Komentar