MANOKWARI-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Drs. Nathaniel Mandacan, M.Si mewanti-wanti penyerapan anggaran yang rendah seperti terjadi tahun 2017 lalu tak boleh terulang kembali. Karena itu pelaksanaan tender proyek sudah harus dilakukan.

Sekda kepada wartawan usai memimpin apel pagi Jumat (11/5)  mengatakan, salah satu penyebab rendahnya penyerapan APBD 2017 lalu karena tender proyek yang terlambat. Banyak kegiatan yang tak terlaksana.  “OPD (organisasi perangkat daerah) harus perhatikan ini. Penyerapan anggaran harus lebih baik, jangan seperti tahun lalu,” tutur Sekda.

Sekda memberi batas waktu (deadline) kepada OPD maupun Pokja dan ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa), lelang proyek paling lambat 15 Juni. Setelah batas waktu tersebut tak ada lagi kegiatan lelang proyek.

Dia mengimbau kepada setiap OPD untuk segera memasukkan dokumen kegiatan yang akan dilelang. “Saya Sekda menghimbau kepada OPD agar segera masukkan dokumen. Memang masih banyak OPD yang belum masukkan. Saya belum tahu mengapa belum memasukkan,” tandasnya.

Sekda mengatakan, proyek yang dilelang bernilai Rp 500 juta ke atas. Sedangkan di bawah Rp 500 juta ditempuh dengan mekanisme penunjukkan langsung kepada pengusaha orang asli Papua.

Para pengusaha asli Papua meminta agar nilai proyek petunjukkan langsung Rp 1 miliar ke bawah. Namun menurut Sekda, ini belum bisa dilaksanakan karena belum ada payung hukumnya.  Untuk merubah nilai proyek dengan penunjukkan langsung perlu merevisi Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

 “Kami sudah mengusulkan ke pemerintah pusat agar dilakukan revisi Peraturan Presiden. Tetapi karena revisinya belum keluar maka nilai proyek tanpa lelang atau dengan penunjukkan langsung masih tetap Rp 500 juta khusus untuk pengusaha asli Papua,” tandasnya.(lm)


Kategori : Manokwari

Komentar