KAIMANA-Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, maka Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (3/5) kemarin, melakukan program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) di wilayah Papua dan Papua Barat.

Hal itu dilakukan guna menjangkau pelayanan penguatan tata kelola dan kelembagaan di wilayah ini. BKN juga pada kesempatan itu, mensosialisasikan berbagai regulasi kepegawaian yang baru.

Kepala Kantor Regional XIV Manokwari, Drs. Sidik Kadarusman, dalam sambutannya pada kegiatan implementasi P2K yang digelar di Gedung Pertemuan Krooy, mengatakan, permasalahan kepegawaian di Papua Barat, didominasi oleh masalah administrasi kepegawaian, mulai dari kenaikan pangkat yang tidak kesesuaian dalam data base pegawai, serta beberapa permasalahan lainnya.

“Masalah administrasi kepegawaian perlu diselesaikan, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa jauh lebih baik dan tidak terhambat. Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, akhir-akhir ini, telah timbul banyak kerugian akibat ketidakpatuhan dalam kinerja pegawai. Hal ini jadi ranah KPK melalui BPK. Kami sering temui di lapangan bahwa data tidak selalu sama. Untuk itu, kami ke sini untuk mensinkronkan data pegawai. Karena data pegawai itu penting dalam memperkuat pelayanan masyarakat di daerah,” ujarnya.

Dikatakan, untuk data base pegawai, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementeri Keuangan, karena dari sanalah, gaji seluruh ASN di daerah akan dialokasikan seusai dengan data base tersebut.

“Kami sangat berharap agar data base pegawai harus diperketat. Seluruh ASN diharapkan dapat memahami regulasi ini, terutama oleh seluruh pihak pengelola kepegawaian. Permasalahan yang dihadapi selama ini seperti terlambat kenaikan pangkat, pensiunan yang tidak tepat waktu dan berbagai permasalahan kepegawaian, harus dapat ditertibkan mulai saat ini,” katanya.(nic)


Kategori : Kaimana

Komentar