JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan, dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2019 pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional yang dijabarkan dalam 24 Program Prioritas. 

Kelima Prioritas Nasional tersebut meliputi : pertama, Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, kedua, Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman. Ketiga, Penguatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif lainnya. Keempat Pemantapan Ketahanan Energi Pangan, dan Sumber Daya Air; dan kelima Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Prioritas nasional pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, pemerintah, kata Bambang, mengedepankan lima Program Prioritas, yaitu : Peningkatan Konektivitas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat; Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa; Penanggulanan Bencana; dan Peningkatan Sistem Logistik. 

Lima Program Prioritas tersebut menurut Bambang, merupakan upaya mengatasi masalah beberapa isu strategis dalam aspek pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman seperti belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan; tingginya harga logistik pada daerah-daerah yang aksesibilitas masih terbatas seperti Papua dan Papua Barat; rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan; kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana; belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik pertanian dan perikanan. 

Menurut Menteri Bambang yang juga dikenal sebagai ahli ekonomi pembangunan, untuk Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, kegiatan prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua. “Tiga kegiatan prioritas lainnya adalah pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir, peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung, serta peningkatan tata kelola dan kelembagaan,“ ujar Menteri Bambang melalui keterangan tertuilisnya kepada INDOPOS, Sabtu (5/5). 

Lebih lanjut Menteri Bambang menjelaskan, dalam RKP 2019, pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen; tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen; rasio gini 0,38-0,39; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,89; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen. 

Menurut Bambang, tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019. 

Sebelumnya, pada tanggal 30 April 2018, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Musrenbangnas RKP 2019. Acara tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, serta para pimpinan Lembaga Negara, para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, para Bupati/Walikota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya. 

Melanjutkan tahun sebelumnya, kebijakan penyusunan RKP 2019 yang mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” tetap menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip Money Follows Program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). (rmn)


Kategori : Nasional

Komentar