MANOKWARI-Ratusan massa yang didominasi mahasiswa mendatangi kantor gubernur Papua Barat, Kamis (12/4). Mereka berunjuk rasa mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat segera menjawab proposal permohonan bantuan pendidikan. Massa sudah berkumpul sejak pagi di halaman kantor gubernur. Aparat kepolisian pun sudah berjaga-jaga mengantisipasi hal-hal tak diinginkan. Salah satu pintu masuk halaman kantor ditutup dan dijaga Satpol PP dan Satpam.

Membawa dua pamphlet bertuliskan “Kami Mahasiswa Papua Barat Meminta Dengan Tegas Kepada Pemda Papua Barat Untuk Otsus Harus  Transparan Kepada Semua Pihak, Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur”. Mereka mulai menggelar aksi sekitar pukul 10.00 WIT dan koordinator sudah menyampaikan  aspirasi. Massa meminta diterima gubernur, wakil gubernur atau sekda. Gubernur dan wagub sedang tugas keluar daerah. Hanya Sekda yang berada di tempat tetapi  masih menghadiri kegiatan.

Dalam aksinya ini, massa meminta penjelasan dari pihak pemerintah Provinsi Papua Barat terkait proposal permohonan bantuan pendidikan  yang sudah diajukan. Mereka mendesak pemerintah daerah  untuk menjawab semua proposal yang sudah masuk. “Kami ingin bertemu langsung dengan Pak Gubernur dan  Pak Sekda sebagai pengambil kebijakan di provinsi ini,” tandas Presiden BEM Unipa, Pilatus Lagowan.

Massa sempat mengancam akan membakar kantor gubernur bila tak ditemui gubernur atau Sekda. “Hari ini kita datang untuk menuntut hak. Kalau gubernur dan sekda tidak hadir maka kita bakar kantor ini. Kita minta ada jawaban yang pasti,” ujar salah seorang mahasiswa saat berorasi.

Akhirnya sekitar pukul 11.30 WIT atau setelah menunggu 1 jam, Sekda Drs Nathaniel Mandacan tiba di kantor gubernur. Bersama dua Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, George Auparay dan Obeth Ayok, Sekda menemui massa di lapangan apel.

Presiden BEM Unipa, Pilatus Lagowan dalam orasinya di hadapan Sekda, mengatakan, peristiwa pelemparan kantor gubernur pekan lalu sebagai akibat dari ketidakpuasan mahasiswa dan masyarakat yang merasa dipimpong saat menanyakan tindak lanjut proposal. “Pengumuman awal dan terakhir lain, pada akhirnya terjadi argumentasi dan timbul konflik. Juga ada bahasa-bahasa yang memancing emosi sehingga terjadilah pelemparan kantor gubernur dan kantor BPKAD,” jelas Pilatus.

Kali ini, mahasiswa dan masyarakat pengaju proposal bantuan kembali lagi menuntut pemerintah daerah menjawabnya. Pilatus meminta agar semua proposal yang sudah diajukan dan diberi nomor oleh Biro Umum harus dijawab. “Semua proposal yang sudah diberi nomor di Biro  Umum harus dibayar semua. Karena inilah yang mengakibatkan pengrusakan,” tegas salah seorang mahasiswa.

Menjawab aspirasi massa, Sekda mengatakan, pemerintah Provinsi Papua Barat hanya menjawab proposal permohonan bantuan yang masuk hingga Nobember 2017 atau sebelum sidang DPR PB pembahasan RAPBD 2018. Sedangkan aspirasi setelah Desember tak akan dijawab. “Jadi, kalau ada proposal yang masuk di bulan Desember, Januari (2018) jelas  itu tidak (dijawab). Karena penutupan rencana program tahun 2018 itu berakhir bulan November (2017) seperti tahun-tahun sebelumnya,” tandas Sekda.

Dikatakan Sekda, alokasi dana bantuan  hibah pendidikan dan keagamaan bersumber dari dana Otsus. Program ini merupakan kebijakan gubernur dan wakil gubernur. Namun dengan pembagian dana Otsus 90 persen untuk kabupaten/kota dan 10 persen dikelola provinsi, maka  mulai tahun 2019, Pemprov Papua Barat tak lagi menyalurkan bantuan langsung. “Kita tidak lagi terima proposal dari mahasiswa atau masyarakat. Kalau mau terima terus mau bayar dengan anggaran mana?. Jadi, tahun 2019 provinsi tidak lagi terima proposal,” ujarnya.

Sekda mengatakan, akibat pelemparan kantor gubernur dan BPKAD membuat aktifitas sempat terganggu. Ada komputer yang membuat data-data penerima dana hibah terkena batu sehingga butuh waktu perbaikan. Proposal yang sudah disetujui akan diselesaikan untuk dibayarkan.

Soal aspirasi mahasiswa luar  Papua Barat yang kuliah di Manokwari ingin mendapatkan hibah, Sekda membandingkan mahasiswa asal Manokwari yang kuliah di Jayapura. “Selama ini mahasiswa asal Papua atau Papua Barat yang kuliah di sini (Manokwari) dapat kok. Sebaliknya, anak-anak (mahasiswa) Manokwari di sana (Jayapura) tidak dapat,” tandasnya.

Auparay dan Obeth Ayok sebagai Staf Khusus Gubernur Bidang Kemasyarakatan ikut memberi  penjelasan. Auparay menyayangkan kejadian pelemparan kantor gubernur dan BPKAD. Mestinya bila ada permasalahan dapat dibicarakan dengan hati jernih bukan dengan melakukan pengrusakan. “Lain kali jangan coba-coba seperti itu lagi. Kalau ada apa-apa datang ke kami. Memang pejabat itu harus melayani rakyat,” tuturnya. Pada kesempatan ini mahasiswa menyerahkan surat pernyataan kepada Sekda. Massa pun membubarkan diri dengan tenang. (lm)


Kategori : Berita Utama

Komentar