MANOKWARI-Sebanyak 113 peserta seleksi pejabat tinggi pratama (eselon II) di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, Kamis (12/4) menuntaskan rangkaian tes. Tes tahap terakhir, presentasi dan wawancara yang berlangsung sejak Senin 9 April atau selama 4 hari, Kamis (12/4) kemarin berakhir.

Penguji presentasi dan wawancara dari Unipa, profesional di bidang pemerintahan, keuangan dan pejabat internal provinsi. Para peserta tes masuk ke dalam ruangan secara bergantian.

Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Prov Papua Barat, Drs. Yustus Meidodga mengatakan, setelah seluruh rangkaian tes dirampungkan, maka kini tinggal menunggu  penetapan hasil. Panitia Seleksi (Pansel) akan menetapkan 3 besar pada setiap jabatan yang dilelang.

 “Panitia bersama tim assessment  akan meneliti hasil dan menggabungkan nilai-nilai yang ada untuk kemudian ditetapkan 3 besar setiap jabatan yang dilelang,” ujarnya.

Penetapan hasil seleksi ini akan dilaporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) di Jakarta. Selanjutnya akan dikembalikan ke provinsi untuk ditetapkan  oleh gubernur serta dilakukan  pelantikan.

Para peserta sebelumnya telah mengikuti seleksi administrasi, penulisan makalah, penilaian kompetensi manajerial dilakukan tim assessment center Uncen (Universitas Cenderawasih).

Ditanya soal mantan narapidana kasus pidana korupsi yang ikut seleksi, Ka BKD mengatakan, panitia telah membuka kesempatan kepada publik untuk menilai. “Mereka tetap ikut sambil kita meminta tanggapan dari masyarakat,” ujarnya.

Ada 14 jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilelang ke publik, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten Bidang Administrasi, Kepala Bappeda, Kepala Badan  Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berikutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Komuniasi Informasi Persandian dan Statistik, Kepala Binas Perhubungan, Kepala Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Serta dua jabatan kepala biro yang dilelang, yakni Kepala Biro Pemerintahan dan Kepala Hukum.

Sebetulnya ada 15 jabatan yang dilelang namun untuk  jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan batal dilakukan karena jumlah pelamar tak memenuhi persyaratan. Hanya 3 orang yang melamar.(lm)


Kategori : Manokwari

Komentar