SORONG-Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan program JKN-KIS di segmen Badan Usaha, BPJS Kesehatan cabang Sorong menyelenggarakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan se-Sorong Raya tahun 2018 di Hotel Luxio, Rabu (11/4).

Pihak yang diundang dalam forum tersebut antara lain Kejaksaan Negeri Sorong, Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP) Kota Sorong. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Ahmad Mudhor, ditunjuk menjadi Ketua Forum.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Natalia Panggelo mengatakan, fungsi dari forum ini adalah memastikan seluruh karyawan BUMD, BUMN dan karyawan swasta, terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jika belum terdaftar, tim inilah yang akan membahas apa yang akan dilakukan supaya perusahaan-perusahaan patuh terhadap undang-undang maupun peraturan pemerintah.

“Kalau ada perusahaan yang belum terdaftar sampai dengan saat ini, berarti perusahaan tersebut sudah termasuk dalam kategori tidak patuh. Kalau sudah terbentuk perusahaannya sejak sebelum tahun 2018 kemudian saat ini belum terdaftar, berarti mereka sudah termasuk dalam kategori tidak patuh,” jelasnya kepada Radar Sorong, Rabu (11/4).

Selain itu, ada juga yang sudah terdaftar tetapi belum mendaftarkan seluruh karyawannya atau hanya mendaftarkan sebagian saja. Ada juga perusahaan yang sudah mendaftarkan karyawannya tetapi tidak rutin membayarkan iuran, nah itu semua masuk dalam kategori perusaan yang tidak patuh.  “Sehingga tim inilah yang akan membahas apa yang akan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan seperti itu, termasuk dalam penerapan sanksinya karena sesuai peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2016 mengatur tentang pengenaan sanksi dalam program JKN,” katanya.

Jika perusahaan tidak patuh, BPJS Kesehatan memberikan Surat Teguran pertama, kemudian Surat Teguran kedua. Kalau tetap juga tidak patuh maka bisa dikenakan sanksi pidana dan denda membayar sampai Rp 1 Milliar, serta sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik antara lain perusahaan tidak mendapatkan ijin usaha.  “Di tahun 2017 kita melakukan pemeriksaan di 71 perusahaan yang awalnya masuk kategori tidak patuh. Setelah kita melakukan pemeriksaan, pendekatan dan ada tim yang langsung turun, akhirnya perusahaan tersebut mau mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan membayar iuarannya,” kata Natalia Panggelo.

Menurut Natalia, saat ini ada 6 perusahaan yang masih proses pemeriksaan. BPJS Kesehatan juga telah membuat surat khusus ke Kejaksaan terkait 2 perusahaan yang dinilai tidak kooperatif.  Kalau BPJS Kesehatan sudah melakukan pemeriksaan, kita berikan surat teguran. Atau pun kita kategorikan perusahaannya tidak kooperatif, bisa kita berikan surat khusus ke Kejaksaan, jadi nanti Kejaksaan yang melakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Syarat menjadi peserta BPJS Kesehatan yaitu tidak ada batasan jumlah karyawan maupun jumlah omset, tetapi begitu perusahaan memiliki karyawan baik kategori usaha kecil, menengah atau besar, semua wajib mendaftarkan karyawannya.

Yang termasuk usaha kecil yaitu kalau karyawannya 5 orang ke bawah seperti Konter HP, Cafe, kios atau minimarket yang memiliki karyawannya yang digaji, wajib didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Namanya perusahaan yang memiliki karyawan yang digaji setiap bulan. Saat ini data tahun 2017 yang perusahaan telah mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan ada 800 perusahaan se-Sorong Raya,” ucapnya.

Natalia berharap kepada perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya, karena ini kewajiban dan merupakan amanat undang-undang maka seharusnya seluruh perusahaan harus terdaftar sekarang. Ini juga untuk melindungi karyawannya dan perusahaanya sendiri.  “Karyawan yang belum didaftarkan, bisa melaporkan kepada kami, nanti kami yang akan turun ke perusahaan. Kalau karyawan belum didaftarkan, berarti karyawan tidak diberikan haknya, sementara itu merupakan hak karyawan untuk mendapatkan jaminan kesehatan,” tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Ahmad Mudhor mengatakan, forum tersebut sangat bagus karena merupakan evaluasi dari program-program yang sudah direncanakan dari kesepakatan yang diadakan dari bulan November 2017.  “Banyak progress-progres yang sudah dilaksanakan dan direkomendasikan. Beberapa pemerintah daerah sudah mencantumkan salah satu syarat perijinan untuk ijin usaha itu adalah rekomendasi dari BPJS Kesehatan,” katanya.

Dikatakannya, ada dari BUMN juga kepesertaan sudah bertambah, iuran yang tadinya beberapa perusahaan macet juga sudah jalan, hanya 2 saja badan usaha yang masih dilakukan pendekatan lagi untuk lebih taat pada aturan. Kedepannya, untuk mengatasi kendala-kendala, akan disinergikan antar steakholder dan dinas terkait, kemudian Kejaksaan yang ikut mendorong untuk kepesertaan BPJS Kesehatan.  “Kendala ada sih, tapi Alhamdulillah perlahan-lahan bisa kita atasi, yang jelas memang perlu waktu,” ujarnya.

Kajari mengatakan, kalau perusahaan yang sudah terdaftar dan kemudian macet, maka akan ada pidananya yang bisa di sidik masuk dalam tindak pidana. “Sidang di pengadilan ada, itu kalau yang sudah terdaftar tapi membandel, tapi kalau yang belum terdaftar kita data dulu,” jelasnya.

Ia berharap seluruh tenaga kerja atau karyawan di Sorong Raya tercover oleh BPJS Kesehatan, sehingga jika sakit, tidak perlu pusing-pusing. “Hanya tinggal masuk rumah sakit maka beres semua, pulang tidak perlu beban lagi,”katanya. Pihak perusahaan yang sudah mendapatkan keuntungan dari pekerja di perusahaannya, maka harus ada timbal balik. “Mereka sudah menghasilkan sesuatu buat perusahaan, perusahaan juga harus memberikan sesuatu juga ke pekerjanya,” tegasnya. (zia)


Kategori : Berita Utama

Komentar