AIMAS – Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada pelayanan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong mulai memberlakukan pembayaran pengurusan sertifikat tanah melalui bank yang diajak kerja sama. Selain itu, pengurusan pembuatan sertifikat tanah juga dilakukan hanya melalui loket. “Semua transaksi kita lakukan via bank. Untuk pengurusan, semuanya melalui loket, tidak ada lagi pemohon yang masuk-masuk ke dalam ruangan pegawai,”ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, Leli Suroso kepada media di ruang kerjanya, Selasa (10/4).

  Disampaikan Leli, penerapan pelayanan tersebut sudah dilakukan cukup lama, bukan karena maraknya pemberitaan yang terjadi kali ini, tetapi sejak kerjasama antara Pertanahan dan pihak bank disetujui. Adapun bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi diantaranya Bank BRI, Mandiri dan BNI.    

  Meski demikian, Leli mengharapkan agar para pengurus sertifikat tanah dapat mengurus sendiri sertifikat yang dimiliki, tanpa melalui perantara atau calo. Hal tersebut, dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. “Harapan saya, bagi yang mau mengurus sertifikat langsung saja datang, tidak usah lewa calo atau perantara. Kalau memang tidak bisa, harus ada surat kuasa,” ucapnya.

  Menurutnya, salah satu yang menjadi keluhan masyarakat dalam mengurus sertifikat adalah waktu yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan, pengurusan sertifikat yang cukup banyak dan berada di wilayah-wilayah pedalaman. Banyaknya pengurusan sertifikat tersebut, salah satu dampak dari program Presiden RI, dimana seluruh tanah-tanah di Indonesia harus segera disertifikatkan. “Untuk pelayanan rutin berjalan, hanya saja waktunya yang sering tersendat, karena kita harus melakukan pengukuran di desa-desa, sementara pegawai yang ada hanya ada beberapa,” ungkapnya.

  Untuk mengurus sertifikat sendiri, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu disetorkan melalui bendaharawan, dimana pada pembayaran tersebut, perlu melihat luas tanah yang diurus melalui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hal tersebut, yang mengakibatkan seringnya perbedaan nilai pembayaran, dikarenakan luas tanah yang dilaporkan oleh pemohon.“Kalau tanahnya 1000 meter pasti jauh lebih besar pembayarannya jika dibandingkan luas tanah yang hanya 250 meter,” pungkasnya. (nam)


Kategori : Sorong Raya

Komentar