FAKFAK-Diduga terjadi punguntan liar (pungli) di Pelabuhan Fakfak. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi Pemerintah Daerah bersama Komisi II DPR Fakfak dan sejumlah pihak terkait, Senin (10/4).

Sejumlah pihak yang hadir diantaranya dari Pelni, Adpel, Pelindo dan KSOP  serta 15 pengusaha di Kabupaten Fakfak. Dari rapat koordinasi tersebut, beberapa pengusaha menyebutkan, masih terdapat pungutan liar yang dilakukan saat barang tiba dengan kontainer.

Bahkan, pungutan yang dilakukan tidak tanggung-tanggung, disesuaikan dengan barang yang datang. Permainan harga ini membuat para pedagang juga menaikkan harga jual barang yang dibeli, sehingga tidak mengalami kerugian.

    “Untuk biaya SPIL rata-rata di atas Rp 2,7 Juta, sedangkan untuk tol laut harganya ditemukan di atas Rp 3 Juta, hal ini diduga ada permainan pihak petugas pelabuhan,” terang salah satu pengusaha.

Hal tersebut spontan diklarifikasi oleh pihak KSOP bahwa biaya melalui tol laut hingga Rp 3 Juta sudah dianggap di luar prosedur, yang ditetapkan adalah Rp 2,4 juta, selebihnya adalah pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati Fakfak melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Charles Kambu, S.Sos, M.Si, usai memimpin rapat tersebut kepada wartawan menegaskan jika ada pungutan liar di pelabuhan maka yang bersangkutan menilai hal tersebut melanggar sejumlah aturan.

“Jangan asal buat tagihan saja tapi harus menunjukan aturanya kepada setiap pengusaha yang menggunakan kontainer,”terangnya.

Dikatakannya, direncanakan Kamis (12/4) pihaknya akan memanggil semua perusahaan yang bergerak di wilayah Pelabuhan Fakfak seperti pengiriman yang melalui Tol Laut, Thomas, SPIL, dan semuanya untuk melakukan rapat koordinasi dan klarifikasi terkait dengan laporan yang disampaikan oleh sejumlah pengusaha.(ret)


Kategori : Lintas Papua

Komentar