KAIMANA-Terkait dengan peredaran minuman keras (miras) di masyarakat, Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma saat dikonfirmasi di halaman Gereja Rehobot, mengatakan, masalah miras pada periode lalu telah dibuatkan Perda (peraturan daerah) untuk mengatur peredarannya di masyarakat. Tetapi setelah Perda tersebut ditetapkan bersama DPRD dan sudah dicoba untuk dikonsultasikan dengan pihak provinsi dan Pemerintah Pusat, namun Perda itu sedikit dipertanyakan.

Bupati mengatakan, pada prinsipnya,  pemerintah daerah menyiapkan Perda itu, idealnya tidak bertentangan dengan undang-undang  yang berlaku. Namun Perda di kaimana bertentangan dengan Perda Provinsi dan undang-undang terkait, yang berada di pemerintahan pusat. Sehingga saat mengadakan evaluasi di pusat,  Pemerintah Pusat menyarankan agar Perda tersebut perlu direvisi.

“Cara merevisi misalnya, pemerintah daerah mengijinkan berapa kuota minuman keras yang harus beredar di masyarakat serta jenis dari minuman keras tersebut. Pemerintah mengijinkan peredaran Miras golongan A, namun itu diperhatikan juga kuotanya, tidak secara sembarangan. Sementara itu untuk Miras golongan B dan C memang dilarang peredarannya,” jelasnya.

Lanjut dia, hasil konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Miras golongan A, mereka menyarankan untuk diperbolehkan peredarannya, namun perlu diatur. “Cara pengaturannya itu, diperlukan mengetahui siapa pemasoknya, berapa besar dan dari agen distributor kemudian  didistribusikan kepada penjual. Penjual ini difokuskan pada hotel-hotel. Jadi yang diatur itu tidak dijual secara sembarangan, tetapi memiliki tempat-tempat khusus,”paparnya.

Persoalannya, kata bupati, setelah pulang ke Kaimana, Perda tersebut hingga saat ini belum diadakan revisi. Oleh karena itu, Perda ini perlu direvisi kembali. Kalaupun sudah dilakukan revisi itu belum ditetapkan.

Saat disinggung mengenai peredaran minuman lokal (Milo), bupati menegaskan, para pengelola Miras lokal, seharusnya kepada mereka disingkronkan dengan undang-undang industri, bukan hanya perdagangan. Karena mereka sudah sampai pada tahap memproduksi atau mengolah. Karena itu persoalan ini perlu bicarakan dengan Dinas Perindustrian Provinsi Papua Barat.

“Kami mengharapkan agar peroduksi Miras lokal ini perlu ditata secara baik, sehingga produksi mereka diketahui oleh pemerintah daerah, terkait dengan pelaku produksi, cara produksinya dan berapa banyak. Sehingga nanti jika diijinkan untuk beredar, kami dapat mengaturnya secara baik,”tuturnya.(nic)


Kategori : Kaimana

Komentar