SORONG-Kapal legendaris Greenpeace, Rainbow Warrior kembali hadir di Indonesia dengan tajuk perjalanan “Jelajah Harmoni Nusantara” Papua Barat pun menjadi destinasi pertama. Beberapa hari lalu, kapal sudah terlebih dahulu menyambangi Manokwari.  Rainbow Warrior berusaha menggaungkan kebijakan perhutanan sosial, khususnya hutan adat. Status tersebut sangat penting karena hutan adalah salah satu penopang kehidupan masyarakat Papua. Kebutuhan pangan hingga papan bisa didapatkan dari hutan.

Bumi Papua bukan hanya hutan semata, kekayaan lautnya patut dikagumi. Raja Ampat misalnya, telah terkenal ke seantero dunia. Salah satu yang perlu dijaga adalah keindahan terumbu karangnya. Keberadaan terumbu karang kini dalam ancaman perubahan iklim global. Suhu bumi yang kian panas bukan hanya berdampak pada daratan semata, suhu permukaan laut juga turut naik. Alhasil, terumbu karang terancam pemutihan hingga akhirnya mati. Bukan hanya itu, terumbu karang juga bisa rusak karena ulah manusia secara langsung, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama rombongan mengunjungi kapal kampanye Greenpeace, Rainbow Warrior yang berlabuh di Perairan Kota Sorong Papua Barat, Sabtu (17/3) siang. Dalam kunjungan tersebut, Susi Pudjiastuti berkesempatan melihat dari dekat suasana kokpit ruang kemudi dan berdialog dengan kru kapal.

Menteri Susi bersama aktivis Greenpeace juga menggelar kampanye untuk menjaga terumbu karang di seluruh Indonesia dengan membentangkan spanduk kuning bertuliskan “LAUT SEHAT BANYAK IKAN” “SAVE REEF MORE FISH”. Susi juga berdiskusi dengan aktivis Greenpeace tentang kampanye penyelamatan lingkungan yang terus dilakukan pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Susi menegaskan bahwa alat tangkap ikan pukat harimau (trawl) dan pukat tarik (seine nets) tidak diperbolehkan lagi digunakan di perairan Papua Barat, termasuk Kota Sorong dan Raja Ampat.

Ditegaskannya, kapal-kapal yang sudah dihentikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tidak boleh beroperasi lagi untuk menangkap ikan. Menurutnya kalau kapal trawl diperbolehkan di Papua Barat ini, anda berhenti untuk masa depan sudah pasti tidak mungkin ada sekarang juga habis, turis juga tidak akan datang lagi menikmati keindahan ekosistem bahwa laut di Papua Barat. “Memberhentikan tidak mudah, itu sudah saya lakukan, anda tinggal menjaganya. Media itu yang bisa mengawasi karena katanya Bu Wakil Walikota cerita, banyak pejabat dari Jakarta, pejabat Papua yang ada di Jakarta minta untuk kapal itu dibeli atau dibawa atau jalankan lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Anda tidak bisa menghentikan,. saya sudah menghentikan maka tolong jaga! Masak jaga saja tidak bisa, kalau tidak bisa jaga ya Papua hilang sudah, tapi kalau Anda punya rasa sayang ya jaga, itu saja,” tegasnya.

Ia berharap apa yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 3 tahun ini, terutama menghentikan beroperasinya kapal-kapal ikan asing dengan alat tangkap trawl dan seine nets, juga penindakan-penindakan terhadap destructive fishing, terus dilanjutkan oleh pemerintah daerah termasuk yang ada di Papua Barat.

“Yang paling bisa dan bertanggung jawab menjaga keutuhan Papua ini adalah masyarakat dan pemerintahan Papua. Kami di Jakarta membantu dengan policy dan support yang tentunya maksimum yang bisa diberikan, tapi tentunya yang paling bisa menjaga dan bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah daerah. Jangan sampai kapal-kapal trawl yang sudah saya berhentikan itu, bisa melaut lagi di laut Papua. Kalau itu terjadi, laut masa depan bangsa di Papua tidak akan terjadi karena trawl akan menghabiskan dan merusak seluruh terumbu karang,” jelasnya.

Menteri Susi yang naik kapal Rainbow Warrior dari Pelabuhan Sorong, menghabiskan beberapa jam untuk melihat-lihat kapal tersebut. Susi juga sempat berdiskusi dengan para awak kapal dan aktivis, termasuk Kapten Kapal Hettie Genen, Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Yeb Sano, dan Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak.

Leonard Simanjuntak mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan untuk urusan perlindungan ekosistem laut. Leonard mengatakan, sejak menjabat pada 2014, berbagai langkah berani telah dia lakukan termasuk dalam upaya memerangi penangkapan ikan secara ilegal dan tidak ramah lingkungan. Jadi, untuk visi masa depan laut Indonesia, Susi Pudjiastuti dan Greenpeace berada dalam satu perahu. “Kedepan Greenpeace akan tetap berkampanye isu kelautan yang akan men-tackle isu IUU (illegal, unreported, unregulated) fishing, human trafficking, overfishing. Kita punya satu contoh representasi kasus terbaru mengenai penyelamatan ABK Indonesia yang terkait human trafficking di Afrika Barat yang sejalan dengan fokus KKP. Greenpeace juga membuka penggunaan kapal-kapal Greenpeace agar bisa dimaksimalkan untuk pengawasan laut kita bersama-sama dengan pemerintah,” jelas Leonard.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sangat menyayangkan jika kapal asing yang mencuri ikan ((illegal fishing) di perairan Indonesia ketika di hukum hanya mendapatkan hukuman ringan saja, sementara dampaknya sudah jelas merugikan Negara Indonesia dan tentunya para nelayan. “Tulis dong yang tidak baik. Kalau saya ya tidak senang yang merusak laut tidak dihukum berat, tapi yang bisa mensosialisasikan ya anda (media). Jangan hanya suruh satu menteri protes, ya anda semua lebih kencang protesnya, jangan saya sendiri,” tegasnya.

Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan cara menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan/dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesa.  Terhadap pelanggaran tersebut, pelaku dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.2 Miliar. “Kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap ikan pukat harimau (trawl) dan pukat tarik (seine nets) yang tidak diperbolehkan lagi digunakan di perairan Papua Barat,” tegas Susi. (zia)


Kategori : Berita Utama

Komentar