INDIHOME
 

MANOKWARI-Pengadaan lahan/tanah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat sempat menjadi rebutan antara Biro Pemerintahan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan (Dinas LHP). Namun di tahun 2018, program pengadaan tanah sudah resmi menjadi kewenangan Dinas LHP

Plt Kepala Biro Pemerintahan, Baesara Wael, kepada Radar Sorong mengatakan, mulai tahun 2017, program pengadaan tanah akan ditangani Dinas LHP. “Jadi, Biro Pemerintahan sudah tidak lagi menangani pengadaan tanah mulai tahun 2017 dan seterusnya,”tutur Baesara di kantor gubernur.

Diakui sejak terbentuknya Dinas LHP, program pengadaan tanah untuk pembangunan gedung dan lainnya sempat menjadi perdebatan. Selama ini, menjadi kewenangan Biro Pemerintahan lah yang untuk pengadaan tanah.

Walau begitu, menurut Baesara, Biro Pemerintahan masih  memiliki tanggung jawab mengurusi pengadaan tanah yang belum terselesaikan.“Jadi,  yang kemarin-kemarin belum diselesaikan menjadi tanggung jawab Biro Pem untuk selesaikan. Karena yang tangani mestinya satu orang,”imbuhnya.

Seperti yang ramai disorot saat ini pengadaan tanah untuk pembangunan sirkuit motoprix di Distrik Masni, Manokwari dengan anggaran APBD 2016.  Pemprov Papua Barat  juga sedang mengupayakan pengadaan lahan untuk pembangunan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Manokwari.

Ditanya soal pengadaan lahan Lapas ini, Plt Karo Pem tak mengetahui.“Kalau itu mungkin dimulai tahun 2018 ini, itu kemungkinan ditangani Dinas LHP,”tuturnya.(lm)


Kategori : Manokwari

Komentar