INDIHOME
 

WAISAI–Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Raja Ampat, resmi melantik 72 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan 363 Panitia Pungutan Suara (PPS), dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

Selain pelantikan dan pengambilan sumpah anggota PPD dan PPS juga menandatangani pakta integritas di saksikan langsung oleh Ketua KPUD Raja Ampat, Jamalia Tafalas,SE, Bupati Raja Ampat, H.Abdul Faris Umlati,SE beserta tamu undangan lainnya, kamis (8/3) di Gedung Wanita Syalome Syeben Waisai.

Dalam sambutannya, bupati mengatakan, PPD dan PPS yang sudah dilantik harus kembali ke kampung untuk mengiventarisir penduduk yang belum terdata, sebagai pemilih.Pasalnya, jumlah penduduk yang mendiami Raja Ampat sudah semakin meningkat, tetapi belum terdata dan belum jelas berasal dari mana.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara yang terpilih menjadi anggota PPD merupakan kepercayaan dari KPU.Ini merupakan pesta demokrasi yang pertama dilaksanakan yaitu Pemilihan Anggota Legeslatif, Presiden dan Wakil Presiden. Setelah dilantik saudara harus segera kembali ke tempat tugas masing-masing dan mendata masyarakat yang belum terdata, karena masih banyak masyarakat di perkampungan tang belum terdata,”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Raja Ampat, menerangkan proses Pemilu kini semakin rumit. Pasalnya, Pemilu yang lalu hanya empat kotak dan Pemilu saat ini 5 kotak, sehingga harus bekerja dengan baik.

“Pesan saya laksanakan tugas dengan integritas yang dilaksanakan selama 16 bulan ke depan.Saya sampaikan kepada jajaran saya PPD dan PPS jika adanya kendala di wilayah agar segera berkordinasi secara berjenjang ke PPD dan KPUdan sesuai perintah Undang – Undang, pemerintah wajib membantu KPU dalam hal kordinasi untuk memfasilitasi,”jelasnya.

Dia menambahkan, tahapan Pemilu yang rumit meliputi pendaftaran, pemutahiran data dan pemungutan suara. Dirinya menghimbau agar PPD dan PPS dapat mensosialisasikan kepada pemilih harus mempunyai E – KTP atau nomor induk kependudukan.(des)


Kategori : Sorong Raya

Komentar