INDIHOME
 

SORONG-Geram dengan pem­ beritaan di media terkait klaim wilayah oleh Pemda Kabupaten Sorong membuat Walikota Sorong, Drs.Ec.Lambaert Jit­ mau,MM menjelaskan terkait tapal batas yang dikuatkan den­ gan menunjukkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI serta Keputusan Gubernur terkait tapal batas Kota dan Kabupaten Sorong. “Sampai hari ini kita masih bisa bicara tapal batas. Kota Sorong sudah usia 18 tahun tapi kita masih bicara tapal ba­ tas dari waktu ke waktu,” ucap Lambert Jitmau yang ditemui di Kantor Walikota Sorong, Ra­ bu (7/3). 

Dikatakannya, pemerintah Kabupaten Sorong sejak tahun 1983 mengusulkan pemekaran Distrik Sorong menjadi kota administrative, hingga akhir­ nya pada tahun 1999 melalui UU Nomor 45, pemerintah menyetujui pembentukan Kota Administratif Sorong, termasuk provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Mi­ mika, dan Puncak Jaya.

“Dengan undang­undang tersebut, Menteri Dalam Ne­ geri Yogi S. Memet atas nama Presiden, melantik Walikota Sorong, Drs.Jonathan Annes Jumame,MM. Beberapa tahun kemudian ditingkatkan status dari Kotif (Kota Administratif ) menjadi Kotamadya Sorong dan pada waktu itu ditunjuk Pak Jumame yang menjadi karateker walikota memper­ siapkan hal­hal yang berkai­ tan dengan Pemilukada,” jelasnya.

Lambert menjelaskan, di tahun 2001 dilaksanakan pe­ milihan kepala daerah pert­ ama di Kota Sorong yang waktu itu masih dipilih oleh DPRD Kota Sorong yang be­ ranggotakan 25 orang. Dari tiga calon walikota, DPRD akhirnya memilih Drs.J.A. Jumame,MM sebagai waliko­ ta definitif dari 2001. Kemu­ dian terpilih lagi melalui proses pemilukada langsung. “Sampai hari ini undang­un­ dang pembentukan Kota Sorong Nomor 45 tahun 1999 tidak ada perubahan. Kabu­ paten induk (Sorong) pernah menggugat ke MK tentang tapal batas di Km 18, digugat pada tahun 2010 bahwa tapal batas mundur lagi di Km 14,” jelas Lambert.

Akhirnya Mahkamah Kon­ stitusi RI dalam putusannya pada intinya menolak gugatan dari kabupaten induk Sorong. Sampai pada hari ini (tahun 2018) belum ada produk hukum atau regulasi yang baru. Undang­undang pem­ bentukan Kota Sorong yaitu undang­undang 45 dan has­ il keputusan MK belum ada perubahan, masih seperti ini.

“MK menolak gugatan dari kabupaten induk. Kok begitu kita masih persoalkan lagi. Saya tetap berpegangan pada regulasi dan undang­undang yang ada. Orang lain berbi­ cara berdasarkan perasaan tapi saya sarankan mari kita bicarakan tapal batas sampai turun dari jabatan. Tapi kalau bisa mari kita bangun rakyat ini, bangun daerah ini demi kesejahteraan masyarakat bisa terus dengan baik. Kita sibuk dengan yang 2 kilome­ ter baru yang hutan­hutan ratusan kilometer siapa yang urus. Berjiwa Besarlah, intinya itu,” tegas Lambert.

Dibeberkannya, putusan MK RI Nomor 1/SKLN­IX/2011 terkait gugatan tapal batas oleh pemerintah daerah Ka­ bupaten Sorong, dalam amar­ nya menyatakan pemohon (Kabupaten Sorong) tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk meng­ ajukan pemohon a quo. Pokok permohonan tidak dipertim­bangkan. Terkait putusan MK tersebut, Gubernur Papua Barat pada tahun 2011 meng­ eluarkan Surat Gubernur yang pada point keempat mene­ gaskan kepada Bupati Sorong agar segala kegiatan aktivitas pemerintahan baik pemerin­ tahan distrik atau dan atau kelurahan/kampung di wi­ layah pemerintahan Distrik Sorong Kabupaten Sorong yang berada di wilayah pe­ merintahan Kelurahan Klab­ kim Distrik Sorong Timur Kota Sorong, dipindahkan ke Km 19 yang merupakan wi­ layah Kabupaten Sorong. “Ini surat dari yang berwajib, gu­ bernur atasan kita sebagai penyambung aspirasi dan perpanjangan tangan peme­ rintah pusat di daerah,” te­ gasnya. (zia)


Kategori : Berita Utama

Komentar