INDIHOME
 

PBB terus melakukan perlawanan terhadap putusan KPU Pusat yang memutuskan partai tersebut tidak lolos menjadi partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019. Padahal, sebelumnya KPU Papua Barat memutuskan PBB memenuhi syarat (MS), tapi keputusan itu tiba-tiba berubah. Gugatan sengketa pun akan dilayangkan.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan keputusan KPU yang tidak meloloskan partainya sebagai peserta pemilu. Menurut dia, ada yang aneh dalam keputusan tersebut, baik di tingkat KPU Papua Barat dan KPU Pusat. 

Pada 11 Februari lalu, KPU  Papua Barat mengumumkan bahwa PBB dinyatakan memenuhi syarat (MS) dalam verifikasi parpol. Namun, pada 14 Februari, KPU Papua Barat tiba-tiba mengubah keputusannya dan menyatakan PBB tidak memenuhi syarat (TMS) alias tidak lolos. “KPU Papua mengubah status PBB menjadi tidak lolos dan itulah yang dilaporkan ke KPU Pusat,” ucap dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin (18/2).

Yusril menuding ada permainan yang sengaja ingin mengagalkan partainya untuk menjadi peserta pemilu. Permainan kotor itu dilakukan di tingkap provinsi dan dibenarkan di KPU Pusat. Menurut dia, partainya sangat dirugikan dengan keputusan komisi yang berwenang menyelenggarakan pesta demokrasi itu.

Politisi yang juga pengacara itu menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya akan menggugat KPU Papua Barat dan KPU Pusat secara perdata, tapi juga akan mempidanakan mereka.“Kami ingin membongkar dugaan bawa ada konspirasi menggagalkan PBB ikut pemilu dengan memperalat KPU. Kami akan lawan, tidak hanya secara perdata, tapi juga pidana,” terangnya.

Pria kelahiran Belitung itu merasa PBB yang dikenal sebagai partai Islam moderat dan nasionalis selalu dihalang-halangi untuk mengikut pemilu. “Sekuat tenaga kami akan melawan” kata Yusril. Menurutnya, berbagai elemen ormas Islam, cendekiawan dan ulama moderat memberikan dukungan kuat agar PBB tetap eksis di negara ini. 

Selama ini, lanjutnya, PBB selalu kritis dan tidak mudah diombang-ambingkan kekuasaan. Mungkin hal itu yang akhirnya tidak disenangi, sehingga partainya selalu dijegal untuk mengikuti pesta demokrasi lima tahunan itu.

Sementara itu, KPU RI tidak banyak berkomentar terkait persoalan yang dihadapi PBB. Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya meminta Yusril untuk melihat dan memeriksa berita acara (BA) KPU Papua Barat. Khususnya, menyangkut status PBB di Manokwari Selatana. “PBB di Manukwari selatan MS atau TMS,” tutur dia.

Menurutnya, yang menjadi acuan adalah BA hasil verifikasi parpol. Pasti Yusril sebagai ketua umum menerima BA itu. “Silahkan dibaca agar jelas,” terang pejabat kelahiran Pati, Jawa Tengah itu. Komisinya juga berpegang pada BA yang diserahkan KPU Papua Barat dalam menetapkan parpol peserta pemilu.

Yusril menambahkan, dalam BA rekapitulasi hasil verifikasi parpol yang dia terima dari KPU Papua Barat dinyatakan bahwa partainya MS. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan rekaman video yang berisikan proses pengumuman hasil verifikasi parpol. Salah seorang komisioner KPU Papua Barat menyebutkan dengan jelas PBB MS. “Dalam BA dan rekaman video KPU sudah jelas PBB MS,” tegas dia.

Seperti diberitakan, PBB ditanyakan tidak lolos sebagai peserta pemilu, karena TMS di Kabupatan Manukwari Selatan, Papua Barat, baik dari sisi kepengurusan maupun keanggotaan. Selain PBB, PKPI juga dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu. Berbeda dengan PBB, PKPI dinyatakan TMS di tiga provinsi. Yaitu, Jatim, Jateng dan Jabar. Jumlah kabupaten/kota yang TMS juga sangat banyak. Namun, partai tersebut akan tetap mengajukan gugatan. Ketua Bidang Pemberdayaan Legislator DPP PKPI Ashari Ali Agus mengatakan, pihaknya tidak bisa menerima keputusan itu. “Kami secara resmi menolak dan akan menggugat ke bawaslu,” ucapnya.(lum)


Kategori : Nasional

Komentar