SORONG-Pelaksanaan atau penegakan Perda Peraturan Daerah (Perda) nomor 24 tahun 2012 yaitu pedagang kaki lima (PKL) dilarang berjualan di depan, di atas, di belakang trotoar setelah parit atau drainase. PKL musiman yang akhir-akhir menjadi sorotan di media masa membuat anggota DPRD Kota Sorong angkat bicara terkait membandelnya PKL yang masih berjualan di atas trotoar, penertiban PKL yang tidak sertamerta, tidak PKL yang datang dari luar daerah dan tidak adanya retribusi buat daerah.

Ketua Komisi A DPRD Kota Sorong, Ir.Demanto Silalahi mengatakan penegakan perda tersebut adalah oleh Satpol PP, sehingga perda ini berlaku untuk semua masyarakat tanpa terkecuali.“Jadi berlaku untuk semua masyarakat yang ada di Kota Sorong terkait perda tersebut,” katanya kepada Radar Sorong, Sabtu (10/2).

  Dijelaskan Demanto bahwa pemerintah harus bijak melalui Satpol PP harus menerapkan perda secara bijak. Di jalan protokol atau jalan utama karena jalan protokol ini adalah jalan yang dilintasi oleh masyarakat dan juga tamu-tamu yang berkunjung di Kota Sorong.

  Perda dibuat untuk mengatur Kota Sorong termasuk masyarakatnya dengan kebersihan dan keindahan Kota Sorong sehingga tercapainya kota termaju di Papua.“Jadi supaya kelihatan wajah Kota Sorong terlihat bersih dan asri sesuai dengan visi misi pak walikota dimana menjadi kota termaju,” tegasnya.

  Menurutnya, masyarakat itu harus tunduk dan taat kepada peraturan daerah tanpa terkecuali. Jalan Nasional ini tidak bisa dipakai berjualan, maka dialihkan ke jalan kabupaten/kota atau jalan didalam karena mereka ini mencari nafkah musiman. Pemerintah juga harus berikan kebijakan terkait waktu seperti dikasih berjualan di jam-jam tertentu namun sampai pagi dengan catatan tempat tersebut langsung bersih. Sehingga masyarakat yang mencari nafkah bisa merasa hidup tenang di Kota Sorong dan pengguna jalan juga tenang.

  “Jadi saya kira langkah bijak itu kepada pemerintah daerah supaya memberikan kesempatan kepada mereka. Saran saya ke pemerintah agar PKL di alokasir mungkin ke jalan Km 10 boleh-boleh saja tapi nanti ada tahapan selanjutnya dan pada akhirnya tidak boleh berjualan disitu,” katanya.

  Dikatakannya terkait pemasukan daerah terkait retribusi juga kembali lagi ke kebijakan pemerintah. Pemerintah harus tegas kalau dilarang berjualan di atas trotoar. Kemudian sediakan tempat dimana harusnya mereka berjualan agar ada retribusi dan terarah. “Kalau pembeli kan itu kebutuhan jadi saya kira kalau mau berjualan dimana pun pasti pembeli akan datangi lokasinya. Dia mencari jadi tidak harus di atas trotoar,” katanya. (zia)


Kategori : Metro

Komentar