MANOKWARI-Pemerintah Provinsi Papua Barat akan berkonsultasi dengan kementerian terkait untuk menyikapi keberadaan ASN (Aparatur Sipil negara) eks terpidana kasus korupsi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Drs. Yustus Meidodga, mengakui,ada beberapa PNS yang sebelumnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atas kasus korupsi sudah kembali bekerja.

Ka BKD ditemui Radar Sorong di halaman kantor gubernur mengatakan, pihaknya akan mengkonsultasikan nasib eks terpidana korupsi ini dengan Mahkamah Agung (MA), Kemendagri, Kemenpan dan RB, BKN (Badan Kepegawaian Negara). ‘’Memang aturannya ada, namun kita perlu meminta masukan dari lembaga/kementerian terkait sehingga tindakan yang diambil tidak ditimbulkan gugatan di kemudian hari,” tutur Meidodga.

Ka BKD tak mengetahui secara pasti berapa ASN eks terpidana kasus korupsi yang sudah  kembali aktif bekerja. ‘’Saya tidak tahu persis jumlahnya,tetapi banyak. Mungkin rekan-rekan wartawan sudah tahu,’’ ujarnya lagi.

Persoalan oknum ASN tersandung kasus korupsi saat menjadi perhatian masyarakat. Tak sedikit oknum ASN maupun pejabat terlibat hingga divonis atau dijatuhi hukuman penjara. Ada beberapa yang sudah bebas setelah menjalani masa hukuman beberapa tahun.

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,jika seorang PNS terlibat tipikor sekecil apa pun harus dipecat. Pasal 87 ayat 4 (b) UU itu disebutkan nama lain dari kejahatan jabatan adalah tipikor.

“Namun kami harus hati-hati karena ini juga menyangkut kemanusiaan. Kita perlu berkonsultasi supaya tidak dipersoalkan nantinya,”tutur Meidodga.

Ka BKD tak mengetahui secara pasti berapa PNS eks terpidana kasus korupsi yang sudah  kembali aktif bekerja. “Saya tidak tahu persis jumlahnya,tetapi banyak. Mungkin rekan-rekan wartawan sudah tahu,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, mengingatkan jajarannya untuk bekerja sesuai mekanisme. Sejumlaha kasus korupsi yang melibatkan oknum PNS menjadi pelajaran berharga bagi lainnya.

‘’Kita harus dukung penegakan hukum. Dalam bekerja harus sesuai mekanisme keuangan supaya selamat,’’tuturnya.(lm)


Kategori : Manokwari

Komentar