KAIMANA- Bupati Kaimana Drs. Matias Mairuma, akhirnya menarik kembali uang zona dan uang makan untuk ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Distrik Teluk Etna, baik itu tenaga guru, kesehatan maupun umum. Penarikan uang makan dan uang zona tersebut menyusul, ratusan ASN tersebut tidak melaksanakan tugas di Distrik tersebut.

Hal itu ditegaskan Bupati Mairuma dalam pertemuannya  meminta kepada Sekda, dan Plt, Kepala Dinas DPPKAD untuk tidak mencairkan uang makan, dan uang zona bulan Januari 2018 kepada staf ASN yang bertugas di Distrik Teluk Etna, dan juga tenaga pendidikan dan tenaga medis yang berada di wilayah distrik tersebut mulai tanggal 3 hingga 31 Januari 2018 lalu.

    Ketegasan itu disampaikan Bupati Kaimana, saat melakukan pertemuan dengan puluhan aparat Distrik Teluk Etna di ruang rapat Bupati, yang dihadiri Wakil Bupati Kaimana, Ismail Sirfefa, S.Sos, MH, Sekda Kaimana, Rita Teurupun, S.Sos, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Kaimana.

”Saya kaget ketika dalam pertemuan dengan masyarakat di Aula Distrik Teluk Etna, masyarakat menyampaikan selama ini pegawai distrik tidak berada di kampung, karena beban tugas mereka telah diambil oleh OPD di tingkat kabupaten. Lalu saya balik tanya, tugas apa yang diambil alih? Mereka katakan terkait dengan kepengurusan KTP. Saya sendiri lebih kaget, karena setahu saya pelayanan di Distrik bukan hanya mengurus KTP,” tegasnya.

Selain menginformasikan temuan lapangan yang terjadi, Bupati juga meminta agar Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah membacakan UU ASN dan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, di depan para ASN Distrik Teluk Etna.

”Saya minta Kepala Badan Kepegawaian untuk membuat telaah kepada mereka dan  ini merupakan peringatan yang pertama bagi semua ASN yang bertugas di Distrik Teluk Etna. Saya akan tetap monitor keberadaan ASN melakukan pelayanan di Distrik tersebut. Papua ini provinsi yang tertinggal di Indonesia, kalau ada ASN  yang anak asli Papua yang tidak melaksanakan pelayanan dan lebih memilih berada di kota itu sedih rasanya, tetapi sekarang ini kesedihan ini tidak ada lagi di jiwa manusia, yang ada hanya serakah, dengki dan lain sebagainya,” ujar Bupati dengan nada sesal.

Bupati juga berharap, usai pertemuan ini semua ASN bisa kembali bertugas di kampung dan kepala Distrik bisa membagikan tugas dan tanggungjawab sebagaimana peraturan Bupati nomor 5 Tahun 2018.

”Kami juga maklumi, yang penting minimal harus berada 15 sampai 20 hari berada di tempat tugas, 10 hari bisa ke kota untuk kunjungi keluarga, sesudah itu balik kembali, dan di Distrik tidak mestinya masuk kantor itu pukul 07:00 WIT, bisa pukul 10.00 hingga 13.00 WIT dan bisa lakukan pelayanan,” katanya.

Seperti yang tersurat dalam Undang-Undang ASN dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, terdapat tiga jenis hukuman disiplin bagi ASN, yakni disiplin ringan berupa teguran lisan bila ASN tidak masuk kantor selama 5 hari tanpa keterangan yang jelas, dan tertulis tanpa ketarangan 6-10 hari dan sangahan tidak puas secara tertulis bila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 11-15 hari.

Sementara untuk disiplin sedang, akan diberikan dengan sanski penundaan gaji berkala selama 1 tahun bila ASN tidak melaksanakan tugas dan tanpa ketarangan yang jelas selama 16-20 hari, serta penundaan pangkat 1 tahun bila ASN tidak melaksanakan tugas selama 21-25 dan penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah bila 26-30 hari tidak kantor. Dan yang ketiga, yakni sanksi berat, jika ASN tersebut selama 46 hari kerja tidak melaksanakan tanpa alasan yang jelas, diusulkan untuk pemberhentian tidak dengan hormat dari ASN di lingkungannya tempat dia bekerja.(nic)


Kategori : Kaimana

Komentar