KAIMANA- Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma menegaskan agar kegiatan penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh sejumlah pihak di kawasan Distrik Teluk Etna dan Yamor agar segera dihentikan. Hal yang sama pun ditegaskan Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay, SE, agar pemerintah segera mengambil solusi untuk menghentikan upaya rencana eksploitasi tambang emas di wilayah tersebut.

Bupati Mairuma di depan para ASN Distrik Teluk Etna di ruang rapat Bupati, baru-baru ini menyebutkan, dirinya telah mendapatkan laporan intelijen terkait dengan upaya eksploitasi emas di kawasan tersebut.

“Ada ASN yang saat ini terlibat membeli emas dari pertambangan ilegal di Kaimana. Olehnya saya berharap agar, kegiatan ini harus segera dihentikan. Saya berharap juga yang ada di dalam ruangan ini, agar tidak mengikuti jejak oknum ASN ini. Kalau mau jadi pebisnis, lebih baik mundur dari ASN,” tegas Bupati Mairuma.

Dalam pernyataannya, Bupati mengatakan, sebagai ASN seharusnya tidak terlibat dan ikut memback-up kegiatan ilegal ini. “Seharusnya dia memberikan laporan kepada pemerintah daerah, apa yang terjadi di daerahnya. Apalagi ini kegiatan ilegal, sehingga dapat diambil langkah tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya berharap agar Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah bisa memberikan teguran kepada ASN yang bersangkutan, sehingga memberikan pelajaran bagi ASN lainnya,” kata Bupati lagi.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengaku, jika dirinya bersama Dandim 1713 Kaimana, sebenarnya hendak berangkat menuju ke Yamor, untuk melihat juga kegiatan yang sama di sana, yakni di Kampung Urubika Distrik Yamor.

“Saya sangat sayangkan, seharusnya Kepala Distrik pun harus berada di sana dan memberikan laporan. Kalau itu menjadi tambang rakyat, bisa kita maklumi, tetapi ini sudah mengunakan alat, maka rusak sudah lingkungan kita,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaimana Frans Amerbay, SE dalam keterangannya saat dikonfirmasi secara terpisah di ruang kerjanya, kemarin pun mengatakan, terkait dengan rencana kegiatan eksploitasi agar segera dihentikan oleh pemerintah daerah.

“Saya sudah dengar informasi tersebut dan seharusnya pemerintah daerah bersikap lebih tegas, karena hal itu sangat merugikan daerah. Memang benar, bahwa penambangan ini akan memberikan dampak bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, jika tidak dilakukan oleh pihak yang resmi, seperti PT Migas, maka sangat merugikan bagi daerah,” tegasnya.

Dalam keterangannya, Frans juga mengakui, sudah ada rencana pembayaran uang sebesar Rp. 1 miliar untuk hak ulayat masyarakat adat di wilayah tersebut seluas 100 hektar. Bahkan, dalam pembicaraan dengan masyarakat pun, sudah disepakati adanya pembayaran uang sirih pinang sebesar Rp. 100 juta.

“Terus terang sebagai anak dari Etna tentunya kita harus dorong ini, tetapi harusnya melalui proses ijin yang resmi. Tentu harus ada ijin prinsip dari pemerintah daerah termasuk kita di DPRD. Kalau tidak ada, maka jelas akan merugikan daerah. Untuk itu, saya berharap basudara dorang semua untuk menunggu proses perijinannya secara resmi, jika tidak ada ijinnya sebaiknya ditunda dulu, sehingga ke depannya akan dikelola lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat di kawasan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaimana Yance Karafey, saat dikonfirmasi hal yang sama terkait dengan rencana eksploitasi tambang emas di Kampung Rurumo Distrik Teluk Etna oleh pengembang swasta mengaku, dirinya hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat di kawasan tersebut agar jangan melakukan eksploitasi tambang emas di kawasan tersebut sebelum ada ijin yang dikeluarkan dari pemerintah daerah.

“Terus terang, ini merupakan hak wilayah masyarakat adat, namun wilayah ini juga merupakan wilayah pemerintahan. Untuk itu, sebaiknya menunggu saja ijin dari pemerintah, barulah kita melakukan eksploitasi terhadap potensi tambang kita di sana. Memang sampai sekarang belum jalan, tetapi kita harus antisipasi, agar hal ini tidak akan terjadi,” tegasnya.

Disinggung soal keterlibatan masyarakat adat Kaimana dalam mendukung kegiatan tersebut, kata dia, dirinya sendiri sebagai salah satu pelaku adat di wilayah tersebut pun tidak diajak untuk duduk bersama untuk membicarakan hal itu. “Kami berharap agar hal ini jangan dulu dilakukan, jika belum ada ijin resmi dari pemerintah,” tegasnya lagi.(nic)


Kategori : Kaimana

Komentar