KAIMANA- Hingga saat ini KPU Kaimana saat ini masih fokus terhadap penyelesaian tahapan verifikasi faktual untuk beberapa partai politik (parpol). Namun sejumlah pihak mendesak agar KPU harus segera menepati janji untuk membahas persoalan rencana perubahan daerah pemilihan (dapil).

Sebelumnya, KPU Kaimana melalui Komisioner Devisi Teknis, Junisar Hengky Airori, mengatakan, pihaknya telah mendesain sebanyak 5 varian soal perubahan dapil untuk Pileg 2019 mendatang. Namun, pembahasan yang akan dilakukan dengan uji publik tersebut, baru bisa akan dilakukan usai pelaksanaan verifikasi faktual yang saat ini sedang dilaksanakan pihaknya.

Rony Amerbay, salah seorang praktisi politik di Kabupaten Kaimana, dalam keterangannya, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon selulernya, mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan informasi terkait dengan perubahan jadwal pelaksanaan uji publik soal perubahan dapil tersebut.

“Karena sebelumnya pada saat pertemuan di Kaimana Beach Hotel, KPU sudah menjanjikan akan melaksanakan uji publik terkait dengan perubahan dapil tersebut bulan Januari. Namun sampai bulan Februari ini, uji publik tersebut belum sempat dilakukan oleh KPU Kaimana,”tegasnya.

Sementara itu, dalam keterangannya, dia juga menyebutkan, terkait dengan adanya usulan perubahan daerah pemilihan, diharapkan semua pihak tetap mengikuti aturan yang ada, yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 16 tahun 2017.

“Semua boleh berpendapat soal daerah pemilihan, namun setidaknya harus mengacu kepada aturan tadi. Tinggal bagaimana membijakinya. Saya pikir, semua pihak pun sepakat dengan apa yang akan kita putuskan dalam uji publik nanti,” jelasnya.(nic)


Kategori : Kaimana

Komentar