MANOKWARI-Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2018 pada Rapat Paripurna DPR Papua Barat, Rabu (10/1). Pendapatan Provinsi Papua Barat masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar Rp 423.919.542.000. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPR PB Pieters Kondjol didampingi dua wakil ketua lainnya, Robert Manibuy dan Ranley Mansawan, juga dihadiri Wagub Moh Lakotani, Pangdam XVIII/Kasuari serta pejabat lainnya.

DPR PB mengagendakan hanya melakukan pembahasan RAPBD 2018 selama tiga hari. Dijadwalkan pada 12 Januari, RAPBD ini akan disetujui dan disahkan menjadi APBD 2018 untuk kemudian dievaluasi di Kemendagri. Pembahasan hanya 3 hari lantaran Mendagri telah memberi batas waktu kepada Pemprov Papua Barat untuk mensahkan APBD 2018 paling lambat 15 Januari. “Kita dikasi waktu sampai tanggal 15 Januari untuk menetapkan APBD 2018. Tanggal 15 Januari materi APBD 2018 sudah harus di Mendagri,” kata Pieters Kondjol.

Gubernur mengajukan rancangan pendapatan sebesar Rp 7.316.830.694.000 terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 423.919.542.000 terdiri dari pajak daerah Rp 279.424.200.000, retribusi daerah Rp 1.622.250.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 36.961.000.000, lain-lain pendapatan yang sah Rp 105.912.092.000.

Pendapatan dari dana perimbangan Rp 2.883.973.674.000 terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp 1 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp 1.431.332.966.000, dana alokasi khusus (DAK) Rp 452.640.708.000. serta lain-lain pendapatan yang sah Rp 4.008.937.478.000.

Pemprov Papua Barat mengalokasikan belanja Rp 7.817.775.275.611, terdiri atas belanja tidak langsung Rp 4.194.842.396.898.64 meliputi belanja pegawai Rp 926.339.714.934, belanja hibah Rp 504.351.497.800, belanja bantuan sosial (Bansos) Rp 88.052.500.000, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp 703 miliar, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp 1.963.098.684.164, belanja tidak terduga Rp 10 miliar.

Belanja langsung Rp 3.622.932.876.712,96 terdiri dari belanja  pegawai Rp 227.359.955.000, belanja barang dan jasa Rp 1.719.445.464.819,96, belanja modal Rp 1.676.127.456.893. Pembiayaan sebesar Rp 700.944.745.628, dengan uraian penerimaan pembiayaan daerah yakni sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) Rp  700.944.745.628, pengeluaran pembiayaan daerah sebagai penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp 200 miliar.

Gubernur menjelaskan, secara umum landasan penyusunan rencana kerja dan anggaran bertumpu pada realita permasalahan Provinsi Papua Barat, yakni terbatasnya infrastruktur dasar, rendahnya sumber daya manusia, belum optimalnya  upaya pengurangan kemiskinan di kawasan terisolir, belum meratanya akses layanan kesehatan, belum optimalnya keberpihakan pada orang asli Papua. (lm)


Kategori : Berita Utama

Komentar