MANOKWARI–Aktivis kemanusiaan di Manokwari, Marlon Fatem SH, menilai perbuatan korupsi yang dilakukan pejabat negara di pemerintah provinsi, kabupaten/kota sebagai pengkhiatan terhadap negara dan rakyat. Sehingga para pelaku korupsi perlu diberi hukuman berat.

“Korupsi itu menurut saya adalah tindakan penghiatan terhadap negara dan warga Negara. Kenapa saya katakan demikian? Melanggar aturan perundangan yang berlaku serta mengambil uang rakyat hasil curian itu tindakan bejat, bodoh, bahkan tak bermoral para koruptor di wilayah ini.”ungkap Marlon Fatem SH dalam siaran persnya kepada Radar Sorong,Rabu (10/1).

Marlon Fatem, yang juga pejuang HAM dan Kemanusiaan serta Keadilan di Papua itu menjelaskan sejak UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sebagaimana telah diubah menjadi Undang undang nomor 38 Tahun 2008 tentang system pemerintah daerah Papua dan Papua Barat menjadi akar masalah dalam system pengelolaan keuangan di Papua Barat sehingga korupsi merajarela dan melahirkan banyak pejabat koruptor.

“Otsus Papua diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat dan warga sipil serta rakyat Papua. Nah uang-uang otsus ini yang kirim dari Jakarta ke Papua Barat diperuntukan untuk pembangunan di bidang kemanusiaan seperti rumah sakit Otsus, universitas Otsus, SD, SMP, SMA, perumahan rakyat Papua yang pemilik sah dari Otsus itu,’’ ujarnya.

Fatem mencermati, ada praktek tak pantas dalam pembahasan, perencanaan hingga pengelolaan dana Otsus. “Ada kalanya praktek kong kali kong (bagi bagi uang) sehingga uang yang rakyat punya untuk bangun rumah, air bersih, jembatan, sarana prasaran sekolah itu semua masuk kantong (rekening) pribadi. Jadi jangan heran kalo ada ada pejabat (koruptor) yang punya rumah dua, mabil 9 buah, istri 01, 02,03,04 dan seterusnya,”tukas Fatem.

Dia menilai, korupsi terjadi akibat lemahnya pengawasan dari lembaga pemerintah, sehingga banyak bahkan terjadi korupsi diberbagai sendi-sendi kehidupan pemeritahan provinsi Papua Barat.

“Aturan sudah jelas, cuma lemah sekali pada oknum-oknum yang menjadi pengawas pada keuangan ini. Sehingga menurut hemat saya pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan bupati harus mengambil langkah untuk segera membentuk tim independen untuk mengawsi kegiatan para koruptor ini. Sebab korupsi meruapan tindakan biadap dan koruptor perlu di hukum mati,”ujar Marlon Fatem.(lm)


Kategori : Manokwari

Komentar