FAKFAK – Melalui berbagai tahapan pembahasan bersama eksekutif dan legislatif akhirnya DPRD Kabupaten Fakfak dalam penyampaian akhir fraksi-fraksi dewan menyetujui dan menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Fakfak menjadi APBD.

Pada tahun anggaran 2018, Pendapatan, Rp 1. 242.815.605.966.21, sedangkan belanja Rp 1.280.100.074.145.53, sehingga defisit (Surplus) sebesar Rp 37.284.468179.32.

    Sebelumnya pemerintah mengusulkan RAPBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.105.413.365.702.04, dengan belanja daerah sebesar Rp 1.440.419.331.403.92, sehingga terdapat defisit sebelum ditetapkan sebesar Rp 335. 005. 965.701.88, atau 30% dari total penerimaan daerah.

     Wakil Bupati Fakfak dalam pidatonya mengatakan kondisi perekonomian negara yang masih mengalami tekanan sehingga berpengaruh terhadap besaran penerimaan daerah sehingga berimplikasi pada penerimaan daerah tahun anggaran 2018.

Tahun 2018 penerimaan daerah mengalami penurunan sebesar Rp 81.545.503.113.80, kedua, adanya kewajiban pemerintah untuk mendanai belanja wajib seperti gaji, tunjangan yang mengalami peningkatan cukup besar, juga alokasi dana kampung sesuai dengan UU Desa sebesar 10% dari dana perimbangan serta belanja wajib yaitu 20%, untuk fungsi pendidikan 10% dan Fungsi Kesehatan serta sector lainya yang perlu mendapat porsi yang cukup besar seperti ekonomi dan infrastruktur,

    Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Fakfak Semuel Hegemur pada pidato penutupanya mengumumkan DPRD Kabupaten Fakfak menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan RAPBD Kabupaten Fakfak menjadi Peraturan Daerah.

    Walaupun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dapat diterima dan disetujui, namun tidak luput dari sejumlah rekomendasi sejumlah fraksi untuk dapat ditindaklanjuti oleh bupati dan jajaranya.(ret)


Kategori : Lintas Papua

Komentar