MANOKWARI-Anggota DPD (Dewan  Perwakilan Daerah) RI Chaidir Jafar melakukan pertempuan dengan pimpinan dan anggota Fraktos Otsus DPR Papua Barat. Pada kesempatan ini Chaidir  Jafar meminta masukan dari Fraksi Otsus terkait masa depan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Wakil Ketua Fraksi Otsus, Frida Tabita Kelasin, kepada wartawan menuturkan,perempuan pertemuan yang berlangsung di gedung DPR PB, Selasa (9/1) juga membicarakan berbagai hal, diantaranya penggunaan dana desa, dana Otsus dan lainnya. ‘’Agenda beliau pada pertemuan dengan Fraksi Otsus juga menanyakan pelaksanaan dana desa di masyarakat,’’ ujarnya.

Frida menjelaskan, prinsip pelaksanaan UU Otsus Papua dan Papua Barat adalah sebagai perekat bangsa.“Kenapa perekat bangsa? Karena kita tahu sejarah pembentukan UU Otsu situ sendiri. Ada Sesuatu yang dibutuhkan orang Papua dan Otsus itu adalah jalan tengahnya,’’ tandasnya.

Menurut Frida, bila membicarakan masa depan Papua, banyak masyarakat mengasumsikan berakhirnya pelaksanaan Otsus di Prov Papua dan Papua Barat pada 2021. Sebenarnya, lanjut dia,yang terjadi adalah pengurangan anggaran.”Bukan pelaksanaan Otsus itu sudah selesai, tetapi terjadi pengurangan anggaran,”jelasnya.

 Dia mengkhawatirkan akan terjadi kegaduhan jelang pengurangan anggaran Otsus di tahun 2021. Pemerintah perlu mengantisipasi sehingga tak timbul kegaduhan.‘’Fraksi Otsus akan berkomunikasi dengan masyarakat adat untuk memberi pengertian soal batas waktu Otsus yang akan terjadi pengurangan anggaran,’’tandasnya.

Fraksi Otsus menitipkan pesan kepada anggota DPD RI Chaidir Jafar agar pemerintah pusat tetap konsen memperhatikan persoalan di Papua. Frida menilai, selama pelaksanaan Otsus sampai saat ini belum ada hasil signifikan.

“Bidang kesehatan belum ada sesuatu, ekonomi kerakyatan juga. Mungkin pihak eksekutif selalu menyatakan keberhasilan. Kami titipkan ke DPD kegaduhan ini jangan melebar kemana-mana,”ujarnya.(lm)


Kategori : Manokwari

Komentar