KAIMANA- Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK 2) untuk wilayah Kabupaten Kaimana, sudah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke KPU RI. Meski demikian, dokumennya hingga saat ini belum diteruskan ke KPU Kaimana dan juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kaimana.

Hal tersebut disampaikan secara terpisah oleh Devisi Program dan Data pada KPU Kaimana, Thalib Fidmatan, S.Kom dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kaimana, Wahab Pical, S.Sos.

Menurut Thalib, data yang dipergunakan pihaknya untuk melakukan penghitungan kepesertaan partai politik pada saat tahapan verifikasi faktual saat ini, masih menggunakan data lama yakni data semester I tahun 2017 dengan jumlah penduduk untuk wilayah Kabupaten Kaimana sebanyak 61.370 jiwa.

 “Kalau untuk dokumen DAK 2 itu kami belum dapatkan sampai dengan saat ini. Mungkin akan segera diteruskan oleh KPU RI. Sehingga data tersebut akan dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan daerah pemilihan yang akan segera kita gelar dalam waktu dekat ini,” terangnya, saat dikonfirmasi, Kamis (4/1) di ruang kerjanya kemarin.

Menurut dia, kemungkinan data penduduk dari DAK 2 semester I akan bertambah pada semester II nanti. “Karena tidak mungkin data penduduk masih tetap sama dengan data yang lama, pasti ada kenaikan selama 6 bulan tersebut,” akunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, Wahab Pical, S.Sos, dalam keterangannya pun membenarkan bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah menyerahkan dokumen DAK 2 tersebut ke KPU RI pada November 2016 lalu. “Kalau untuk data tersebut kita tidak punya kewenangan untuk memberikan komentar. Yang pentingnya Kementerian Dalam Negeri sudah menyerahkannya ke KPU RI. Soal data tersebut sudah ada di KPU Kaimana atau belum, kami sendiri belum begitu mengetahuinya,” tegasnya.

Disinggung soal kepemilikan e-KTP yang akan menjadi acuan untuk penentuan quota pemilih dalam Pileg dan Pilpres mendatang, kata dia, untuk Kaimana jumlah tersebut belum mencapai target.

“Terus terang, sampai dengan saat ini masih banyak warga Kaimana yang belum memiliki e-KTP. Hal itu lebih disebabkan karena terkendala operator kita yang telah memiliki keahlian dalam bidang tersebut tidak di-SK-kan kontraknya, sehingga mereka belum dapat bekerja,” ujarnya.

Warga pun berharap agar terkait dengan pengurusan e-KTP di Disdukcapil, segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sehingga pelayanan e-KTP tersebut dapat berjalan, dalam rangka memberikan kesempatan kepada warga Kabupaten Kaimana untuk menyampaikan hak pilihnya pada pemilu di tahun 2019 mendatang.(nic)


Kategori : Kaimana

Komentar