JAKARTA – Temuan maraknya praktik koruptif pendaftaran surat kuasa dan permohonan salinan putusan di lingkungan pengadilan negeri (PN) membuat Mahkamah Agung (MA) gerah. Lembaga tertinggi peradilan itu pun mempertanyakan temuan yang diperoleh melalui survei tersebut. 

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, pengadilan saat ini sudah menerapkan kebijakan pelayanan satu pintu. Dengan demikian, masyarakat atau pengguna layanan tidak diperbolehkan bertemu dengan staf pengadilan selain petugas informasi. ”Namun apapun kritik dan saran masyarakat, kami tetap apresiasi,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (9/1).

 

Selain kebijakan itu, MA juga telah mengeluarkan regulasi yang meminimalisir terjadinya korupsi. Aturan itu antara lain, Perma Nomor 7/2016, Perma Nomor 8/2016, Perma Nomor 9/2016 serta Maklumat Ketua MARI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017. ”Jika staf (pengadilan) melakukan perbuatan tercela, maka diberhentikan secara langsung, pimpinanannya juga diberhentikan,” Imbuh dia.

Lewat kebijakan itu, MA meyakini praktik pungutan liar (pungli) di pengadilan menurun drastis. Abdullah pun mengimbau masyarakat tidak mudah percaya bila ada oknum yang mengaku pejabat peradilan dan meminta pungutan diluar ketentuan. ”Saat ini banyak penipuan mengaku pejabat MA, setelah dicek orang yang dimaksud tidak ada,” imbuh dia.

Dia pun meminta Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) FHUI melakukan penelitian ulang untuk mendapatkan kebenaran yang kebih valid. Sebab, perubahan perilaku petugas pengadilan saat ini sudah banyak berubah. ”Mungkin ketika disurvei ada temuan seperti itu, namun jika disurvei ulang mungkin sudah tidak ada,” terangnya.

Teknik penentuan sampling pengadilan yang disurvei pun harus reprsentatif. Bukan hanya segelintir pengadilan negeri saja. Saat ini, ada 836 pengadilan yang beroperasi di seluruh Indonesia. ”Teknik penentuan sample dan responden serta analisisnya serta konklusinya (Mappi FHUI) tidak representatif untuk menggeneralisir 836 pengadilan seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Berkaitan dengan temua Mappi FHUI, Juru Bicara (Jubir) Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menjelaskan bahwa temua tersebut sekaligus menunjukan masih ada PR yang mesti dituntaskan oleh MA. Tentu saja pengerjaannya tidak boleh sembarangan. Melainkan harus benar-benar tuntas. ”Harus serius dan fokus melakukan perbaikan,” pinta pria yang akrab dipanggil Farid itu.

Sebab, temuan Mappi FHUI juga menambah daftar persoalan yang terjadi di lembaga peradilan tanah air. Menurut Farid, praktik korupsi yang melibatkan pejabat atau pegawai MA maupun lembaga peradilan di bawahnya tentu masih hangat dalam ingatan. Dengan temuan Mappi FHUI, nama MA kian tercoreng. Untuk itu, mereka meminta KY berharap MA segera menindaklanjuti temuan tersebut.

Lebih dari itu, Farid menyampaikan, temuan Mappi FHUI juga seharusnya menjadi dasar bagi MA untuk semakin rajin berbenah diri. ”Tidak hanya membuat peraturan. Tapi, memastikan peraturan yang dibuat dipatuhi dan dilaksanakan,” ujarnya. Dia mencontohkan, MA langsung bergerak untuk mencari oknum-oknum di pengadilan yang masih berani berbuat curang. ”Kemudian menindaknya secara tegas tanpa diskriminasi,” tambahnya. (syn/tyo)


Kategori : Nasional

Komentar