KAIMANA- Dewan Adat Kaimana (DAK) mengharapkan agar pembagian daerah pemilihan (Dapil) dalam rangka pelaksanaan Pemilu Legislatif (pileg) tahun 2019 mendatang, harus berdasarkan pada pemetaan wilayah adat dan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar bisa mengakomodir putra-putra terbaik asli Kaimana untuk mewakili rakyatnya di DPRD Kaimana 2019-2014 mendatang.

Demikian yang ditegaskan Ketua Dewan Adat Kaimana, Yohan Werfete, saat dikonfirmasi usai mengikuti acara peresmian Gedung Gereja Oikumene Kodim 1713 Kaimana, Sabtu (6/1) lalu di Kodim 1713 Kaimana.

“Sebentar lagi akan dilaksanakan uji publik terkait dengan pembagian daerah pemilihan untuk Pileg mendatang. Kami berharap agar dibagi sesuai dengan pemetaan wilayah adat, sehingga putra-putra asli Kaimana ini bisa diakomodir,”tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yohan pun mengingatkan kepada seluruh partai politik, untuk melibatkan anak-anak asli Kaimana di partainya masing-masing, dan menempatkan mereka di daerah pemilihan masing-masing, agar mereka bisa saling bersaing.

“Kita tahu bahwa untuk pembagian daerah pemilihan ini, khusus untuk daerah pemilihan yang mayoritas adalah dapil dengan jumlah penduduk asli Papua terbanyak, memiliki quota kursi yang paling sedikit, jika dibandingkan dengan wilayah Kota Kaimana. Untuk itu, partai politik pun kami harapkan agar memberikan kesempatan itu kepada putra-putra asli Kaimana untuk bisa bersaing dalam dapil tersebut,” ujarnya.

Disinggung soal pembagian dapil jika dilukan sesuai dengan pemetaan wilayah adat, kata dia, wilayah adat Kabupaten Kaimana ini bisa terbagi menjadi 3 bagian, seperti Napiti dan Miere, bisa bergabung dengan wilayah Mairasi. Begitu pula, Buruway, bisa bergabung dengan Kambrauw dan wilayah Arguni.

“Namun ini masih dalam proses uji publik yang akan dilaksanakan pada 18 Januari mendatang. Sebagai wakil adat di wilayah ini, sangat berharap agar hindarilah kepentingan politik, dan tetap mengutamakan kekeluargaan. Kalau bicara soal kekhususan, kita memiliki Undang-Undang Otsus yang ada di dalamnya. Tentunya jika semua pihak sepakat dengan mengedepankan Undang-Undang Otsus tersebut maka tentunya akan diterima oleh KPU RI,” katanya.

Dia pun sangat berharap agar, penyelenggara dalam hal ini KPU bisa memperhatikan baik terkait dengan pemetaan daerah pemilihan ini. Sehingga, di Pileg 2019 mendatang, keterwakilan anak-anak adat di DPRD Kaimana, bisa mewakili 8 suku besar di wilayah Kabupaten Kaimana.(nic)

 


Kategori : Kaimana

Komentar