Dalam bahasan pertama banyak berbicara tentang persoalan banjir dan penanganannya. Kali ini konsep pendidikan yang tepat yang perlu diterapkan agar bisa menangkal berbagai persoalan.

Laporan : Abdel Gamel Naser DALAM penangan banjir

untuk Kota Jayapura, Rektor Uncen, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT., juga menyinggung tentang pelaksanaan peker- jaan di lapangan yang harus sesuai standar aturan. Setelah sebelumnya banyak meny- inggung soal talud, Apolo juga menyinggung tentang badan jalan yang harus ”anti air”. Artinya adalah tak boleh ada air yang tergenang di atas badan jalan jika ingin jalan berumur panjang.

Dikatakan kondisi jalan bila lurus maka harus memiliki ke- miringan 1 persen di bagian pinggirnya. Jika jalan belok ke kiri maka kemiringan ke kiri se- besar 1 persen, begitu sebaliknya.

Salah satu rektor termuda di Indonesia ini menyebut bahwa saat ini masih banyak ditemukan air tergenang di atas badan jalan dan sejatinya ini sangat berpotensi untuk merusak aspal.

”Jadi dari perencanaan, pe- laksanaan dan pengawasan semua harus benar. Jangan perencanaan benar namun di lapangan malah salah atau tidak diterapkan dan ingat air itu adalah kekuatan paling besar di dunia. Air dan udara itu disebut fluida dan bisa masuk ke rongga sekecil apa- pun,” wantinya.

”Air harus diberikan jalan dan bukan ditahan makanya kena- pa Pasar Youtefa itu selalu te- rendam kemudian muncul pendapat untuk merekonstruk- si dan rekolasi pasar. Bagi saya ini bukan menyelesaikan soal tapi pahami dulu persoalan air

ini,” sambungnya menyarankan. Sementara masalah lain di Kota Jayapura yang dianggap perlu dipikirkan pemerintah

adalah soal pendidikan. Apolo Safanpo menyebutkan, yang perlu dipahami soal tu- juan lembaga pendidikan dalam menjalankan visinya adalah untuk mewujudkan dua hal. Pertama memberikan ilmu pengetahuan dan kete- rampilan kepada peserta di- diknya yang disebut sebagai kompetensi. Semua lembaga pendidikan tengah berlom- ba-lomba meningkatkan kompetensi. Namun ada hal yang sedikit terlupa bahwa zaman dulu lembaga agama di dunia melaksanakan pen- didikan dengan tujuan ilmu pengetahuan nomor dua, keterampilan nomor tiga dan nomor satu adalah bagaima- na mendidik peserta didik menjadi jujur, adil, disiplin. Hal ini menurutnya menja- dikan peserta didik yang bisa menghormati orang lain, menghargai lingkungannya. ”Saya tidak mau menyebut

pendidikan karakter tetapi saya menganggap lebih tepat dengan pendidikan nilai,” beber Apolo. Ilmu pengeta- huan dan pendidikan itu tidak akan habis dan akan terus berproses, begitu juga dengan pendidikan nilai yang akan terbawa selamanya.

”Ini yang harusnya dikejar. Kita berpikir orang menjadi pemimpin itu semata-mata memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensinya. Sebenar- nya tidak, ia bisa menjadi pemimpin karena nilai-nilai dari karakternya,” kata Apolo.

Pendidikan nilai harus kem- bali dilahirkan untuk meny- elamatkan banyak hal. Jika ini sudah dimiliki tiap peser- ta didik maka Papua tidak perlu Perda Miras, tidak per- lu Komnas HAM, karena orang akan saling menghargai.

Namun menurut Apolo saat ini harus diakui jika banyak yang telah melupakan nilai tersebut meski mengaku se- bagai orang ketimuran yang memiliki etika maupun krama yang baik. ”Demo tiap hari,

palang, sebar berita hoaks itu karena tidak menghormati aturan. Aturan banyak tanpa nilai maka aturan itu tidak akan berguna namun jika nilai ini sudah menjadi karakter yang menyatu maka tak ada atu- ranpun tak apa-apa,” imbuhnya.

Terkait Miras, menurutnya Miras bukanlah benda hidup dan tidak akan datang jika tak diambil. Namun jikapun orang datang memberikan dan setiap anak memiliki nilai maka barang haram ini akan tetap ditolak.

”Untuk jangka panjang pen- didikan nilai ini yang penting. Apa yang ada saat ini itu kare- na buah dari apa yag penda- hulu lakukan 25 tahun lalu dan jika kita mau generasi 10 atau 15 tahun ke depan se- perti ini maka harus ditanam saat ini dan ini investasi jang- ka panjang,” sambungnya.

Saat ini disebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan aturan yang paling banyak dan secara filo- sofi kenegaraan disebutkan bahwa jika sebuah negara me- miliki banyak aturan maka itu

bisa menggambarkan jika kesa- daran manusianya masih minim. ”Indonesia adalah negara yang paling banyak produk hukumnya namun paling mi- nim dilaksanakan. Saya kaitkan dengan nilai tadi bahwa bila itu sudah tertanam sejak kecil maka kita tak perlu banyak

aturan,” beber Rektor Apolo. Ia mencontohkan di Eropa minuman keras tidak dilarang. Yang tak boleh adalah minum hingga mabuk dan membuat onar hingga mengganggu ke- tentraman umum. Sekalipun minum disamping Polisi namun menggunakan batasan,

itu tidak masalah.
”Jangan minum sedikit tapi

membuat onarnya banyak sekali. Di sana mereka bisa membedakan apa itu minum dan mabuk, sementara di tempat kita minum dan mabuk sama. Aturan perlu tapi lebih baik adalah menjalankan atu- ran itu baik yang tertulis mau- pun tidak. Yang terjadi saat ini kita terlalu banyak aturan namun minim pelaksanaan- nya,” singgung Safanpo.

Ia juga berbicara soal kondi- si kota yang semakin sumpek dengan luas kawasan yang tetap terbatas dan mulai terjadi ke- macetan pada waktu-waktu tertentu. Kata Apolo jika ia memetakan soal ini maka me- nurutnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus mem- pertimbangkan banyak hal.

Tak boleh fasilitas umum menjadi satu dengan fasilitas sarana prasarana yang akhir-

nya terjadi penumpukan. ”Ketika di situ pemukiman, ada pasar, ada swalaya bahkan ada juga perkantoran maka akan melahirkan kemacetan di tengah kondisi kota. Ha- rusnya ada sirkulasi yang lancar dan lebih tertata. Jika mengacu pata kota by design semua harus tertata, kawasan industri sebelah mana, per- kantorann sebelah mana, pemukiman sebelah mana,” ucap Apolo merincikan.

Ditambahkan, saat ini per- tumbuhan penduduk di Jaya- pura yang tak terkendali se- hingga memang perlu ada kajian yang konkrit menging- at pertumbuhan penduduk yang tak terkendali berdamp- ak pada pertumbuhan kota yang tak terkendali juga.

Perencanaan dengan kenya- taan di lapangan tidak seim- bang, sebab pemerintah juga belum bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan ini harus diselesaikan dari akar. Menurut mantan Dekan Fakultas Teknik Uncen ini, persoalan Kota Jayapura yang makin sumpek ini bisa diperketat dengan berbagai hal semisal izin mendirikan bangunan. Jika tak keluarkan izin maka seharusnya tak bo- leh ada bangunan dibangun sembarang. Akan tetapi Apo- lo melihat di satu sisi mau ditertibkan tapi izin tak ter- kendali juga. Tiba-tiba sudah ada listrik, ada PDAM terma- suk daerah lereng ternyata ada perumahan. (*) 


Kategori : Lintas Papua

Komentar