Garuda Indonesia
 

SORONG-Pembangunan apapun yang dilakukan, harus dipastikan bahwa tujuannya adalah memperkokoh dan memperkuat persatuan, kesatuan, keadilan, kegotongroyongan dan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna mewujudkan kesejahteraan masyara­kat yang adil dan merata.

Penegasan ini disampaikan Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim,MM saat menyampaikan sambutan pada forum rapat kerja Kepala Kampung dan Kepala Distrik se-Kabupaten Maybrat di Aulas Samu Baah Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat, baru-baru ini.

Sagrim mengatakan, khusus di Kabupaten Maybrat, SKPD dalam menjabarkan visi-misi, program kebijakan pembangunan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, harus dipastikan bahwa target pencapaiannya harus fungsional. “Kepala SKPD, Kepala Distrik dan semua pemangku kepentingan yang terkait, kita harus pastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan harus fokus, tuntas dan fungsional,” tegas Sagrim.

Salah satu pos anggaran yang disoroti Bupati adalah dana kampung yang lazimnya disebut masyarakat Maybrat dengan sebutan Dana Jokowi. Poa anggaran ini harus digunakan focus, tuntas dan fungsional. “Jangan sampai dana ini disalagunakan untuk bayar maskawin, denda masalah, masuk dibar-bar dan sebagainnya. Dana Jokowi harus digunakan sesuai peruntukannya kalau disepakati untuk pekerjaan fisik, harus dikerjakan sampai tuntas dan fungsional, begitupun kesehatan dan pendiidikan,” kata Sagrim sembari menambahkan bahwa penggunaan Dana Kampung harus tepat sasaran, laporan pertanggungjawabannya juga harus jelas sesuai bukti fisik.

Orang nomor satu di Kabupaten Maybrat ini menegaskan bahwa masyarakat Maybrat adalah tuan-tuan dan nyonya-nyonya, raja dan ratu “bobot dan fina manes” di Kabupaten Maybrat. “Jadi, sebagai  pejabat, bupati, wakil bupati, kepala SKPD hanyalah pela­yan-pelayan yang baik untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (ris)


Kategori : Berita Utama

Komentar