Garuda Indonesia
 

MANOKWARI-DPP REI (Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia) memberhentikan Abdi Kahar dan Hendra Mongan dari jabatan ketua dan sekretaris DPD REI Provinsi Papua Barat. Selanjutnya berdasarkan SK DPP REI Nomor : 127/A/REI/KU-SJ/XI2017 ditandatangani Ketua Umum Soelaeman Soemawinata dan Sekretaris Totok Lusida mengangkat Marla  Batriecs Kailola SP sebagai Plt Ketua DPD REI Provinsi Papua Barat.

 Mengawali tugas pertamanya, Maya-sapaan akrab Marla  Batriecs Kailola memimpin rapat pengurus REI Papua Barat di Billy Café,Senin (4/12). Membicarakan sejumlah hal di antaranya,pembahasan permasalahan yang dialami para developer/pengembang,pengurusan KTA developer serta pemilihan sekretaris sementara yang akhirnya menunjuk Yennifer dari PT Manokwari Unggul Perkasa.

Maya  yang sehari-harinya menjabat Direktris PT Matriecs Cipta Anugerah dan pernah menjabat sekretaris DPD REI Papua Barat periode 2012-2015 menjelaskan, keputusan DPP menunjuk Plt Ketua DPD REI Papua Barat karena terjadi kevakuman. Dampak dari kevakuman pengurus, aturan atau  instruksi dari DPP REI tak pernah sampai ke para developer di Papua Barat.

‘’REI ini merupakan organisasi mitra pemerintah, terutama mensukseskan program pembangunan rumah bersubsidi yang saat ini sedang digalakkan pemerintah Presiden Joko Widodo. Kalau vakum bisa berdampak pada realisasi pembangunan rumah bersubsidi,’’ ujar Maya.

Menurut Maya, kevakuman selama beberapa bulan berdampak pula pada pengurusan sertifikat para developer, serta pungutan tak jelas. Kondisi ini tentu menjadi beban tersendiri bagi pengembang.

“Ada kejanggalan-kejanggalan dalam kepengurusan seperti izin  lokasi, izin prinsip  yang katanya sekarang sudah satu pintu, tetapi masih ada permintaan-permintaan bagi developer. Padahal developer pembangunan rumah subsidi yang harganya sudah ditentukan pemerintah,’’ jelasnya.

Dengan alasan ini, lanjut Maya, DPP bersikap tegas dengan memberhentikan ketua dan sekretaris DPD REI Prov Papua Barat.“Beliau (Andi Kahar) diberhentikan dengan alasan sakit,’’ tandasnya.

Maya  berharap dengan adanya pelayanan satu pintu (PTSP) di REI para developer dapat terbantu,tetapi  yang terjadi masih terjadi pungutan tak wajar. “Kami sangat terbantu dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Pak Irwanto yang membantu pengurusan pembayaran BPTHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,”ujarnya.

Plt Ketua REI  Papua Barat mendapat tugas sampai 10 Juli 2018. Maya diberi tugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan Musda REI Papua Barat serta mengurus kepentingan anggota.

 “Kegiatan awal yang akan kami lakukan,kami akan adakan pertemuan dengan Saber Pungli untuk atas pungutan-pungutan tak jelas. Kami membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah,”tambahnya.(lm)


Kategori : Manokwari

Komentar