Garuda Indonesia
 

SORONG-Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim,MM mengingatkan para Kepala Kampung dan Kepala Distrik di Kabupaten Maybrat bertobat dari kebiasaan menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Maybrat. Penegasan ini disampaikan Bupati Bernard Sagrim dalam forum rapat kerja Kepala Kampung dan Kepala Distrik se-Kabupaten Maybrat di Samu Baah Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat,  Kamis (9/11) lalu.

Selain kepala Kampung dan Kepala Distrik, penegasan yang sama juga ditujukan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Kabupaten Maybrat supaya tidak menyalahgunakan APBD yang ada untuk mengerjakan hal-hal yang tidak fungsional. Penegasan dinilai penting karena dari evaluasi masyarakat bahwa di Kabupaten Maybrat banyak proyek-proyek pemerintah yang tidak fungsional, yang penting asal bangun selesai tapi tidak fungsional.

Di awal kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Drs. Paskalis Kocu,M.Si, mulai tahun 2018 mendatang, setiap pekerjaan yang sumber dananya dari APBD dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, pekerjaan tersebut  harus focus, tuntas dan fungsional. “Pekerjaan harus focus, tuntas dan fungsional, serta pastikan kebijakan apapun yang dilakukan di daerah harus terkonek secara nasional,” tegas Sagrim.

Dikatakannya, visi pemerintah Kabupaten Maybrat sebagaimana telah disampaikan pada masa kampanye pencalonan kepala daerah yakni “Terwujudnya Masyarakat Maybrat yang satu hati-satu komitmen membangun Kabupaten Maybrat yang adil dan merta”. Karena itu, dibawah kendali kepemimpinannya, Sagrim memastikan semua kebijakan pembangunan apapun yang dilakukan selama lima tahun kedepan, harus berpegang teguh pada motto orang Maybrat “nehaf Sau Bonaut Sau, Satu Hati satu komitmen” membangun Kabupaten Maybrat yang adil dan sejahtera.

Sagrim mengingatkan, rakyat Maybrat jangan hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan untuk mencapai keinginan-keinginan tertentu. Paradigma ini lanjut Bupati Sagrim, harus dirubah. “Rakyat Maybrat adalah subyek pembangunan. Itu artinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap evaluasi, masyarakat ikut terlibat bersama-sama, mengerjakan bersama-sama. Kita harus pastikan bahwa rakyat harus sejahtera dan hidupnya tertib,” tegas Sagrim.

Ditambahkannya, kita harus pastikan bahwa setiap pembangunan yang mendarat di setiap zona harus prorporsional sesuai kebutuhan, tidak seperti saat ini yang arah pembangunannya sproradis, terpusat hanya di satu sektor. “Pembangunan hanya tertumpuk di satu sektor saja, sektor lain diterlantarkan, ini masalah. Terjadi pemotongan dana kampung yang sporadis, kepala kampung, kepala distrik tidak berwibawa, membuat rakyatnya yang dipimpinnya balik berontak dan sebagainnya. Ini yang perlu dievaluasi total supaya di tahun 2018 jangan lagi ada kepala kampung, kepala distrik yang meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya lalu lebih banyak menghabiskan waktu di Sorong,” tegas Bupati Sagrim sembari menambahkan jika kedapatan ada kepala kampung, kepala distrik ataupun pimpinan OPD di Dinas, Badan, Bagian yang sengaja membandel, pasti diberhentikan dari jabatannya. (ris)


Kategori : Berita Utama

Komentar