Garuda Indonesia
 

SORONG-Terkait maraknya pembangunan perumahan di Kota Sorong yang merupakan imbas dari program sejuta rumah murah yang digagas Presiden Jokowi, banyak lokasi yang dulunya merupakan lahan tidur, dimanfaatkan oleh kontraktor pembangunan rumah murah seperti misalnya di belakang UT Km 13, di Jln Kanal Victory Km 10 dan sebagainya.

Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu,ST mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi catatan pihaknya terkait dengan maraknya pembangunan KPR murah di Kota Sorong. Misalnya, terkait pengelolaan sampah di dalam kompleks perumahan tersebut harusnya ada sistim pengelolaan sampah/limbah, karena itu para pengembang harus berkoordinasi dengan instansi teknis yang menangani masalah sampah.

Selain itu, juga mengenai air buangan rumah tangga dari KPR tersebut, juga bagaimana dengan ruang terbuka hijau. Menurutnya, ada metodologi mengelola air buangan rumah tangga yang murah meriah sesuai dengan kondisi daerah atau rumah yang ada. “Misalnya, dibangun IPAL-IPAL komunal, itu bisa dilakukan, 5 atau 10 rumah punya satu IPAL tempat mengolah air buangan rumah tangga sehingga bisa dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman ataukah dimasukkan ke sumur resapan yang dibuat juga di kompleks perumahan tersebut sebagai persediaan air tanah. Sementara ruang terbuka hijau ini tidak harus besar dan luas, satu kali satu meter pun bisa dimanfaatkan untuk menanam pohon, bisa pucuk merah, tanaman perdu, tanaman hias, atau tanaman pelindung, tergantung lokasi yang ada,” kata Kelly Kambu kepada Radar Sorong, kemarin.

Terkait hal ini, Kelly mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan meminta kepada Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) agar dapat mengakomodir dan memperhatikan pembangunan KPR di Kota Sorong. “Konsepnya sudah harus green building, dalam arti perlu ada taman atau ruang terbuka hijau di kompleks KPR tersebut, pengelolaan limbah harus dibangun IPAL-IPAL Komunal. KPR jangan dibiarkan gersang, lahan dimanfaatkan semua untuk bangunan, mereka para pengembang sudah harus menyediakannya dari awal,” tegas Kelly.

Ditambahkannya, dari beberapa lokasi KPR yang diamati pihaknya, air buangan rumah tangga yang satu keluar di halaman rumah tangga yang lain. Ada juga septic tank rumah tangga yang satu, berhadapan dengan sumur bor rumah tangga yang lain. Kondisi ini tentunya bisa memicu kerawanan sosial dan rawan muncul penyakit-penyakit ekologi misalnya air tercemar dan sebagainya. “Air buangan harusnya dikelola dulu sebelum dibuang ke drainase, jangan langsung ke drainase. Memang dampaknya tidak langsung dirasakan sekarang, tapi mungkin lima atau sepuluh tahun mendatang baru rasakan.  Karena itu, kita akan berkoordinasi dengan Apernas agar pembangunan KPR-KPR ini harus sesuai dengan perijinan yang dikeluarkan,” pungkas Kelly Kambu. (ian)


Kategori : Metro

Komentar