Garuda Indonesia
 

KAIMANA-Kepala Depot Pertamina Kaimana, Asmir Yalis mengatakan, banyak yang belum tahu jika semakin banyak perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Kaimana membeli bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, maka dananya akan masuk ke daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

“Jadi semakin banyak minyak non subsidi yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan, maka semakin menguntungkan bagi Pemda Kabupaten Kaimana, karena  sudah dialokasikan melalui Dinas Pendapatan Daerah untuk PAD Kaimana. Namun bila masyarakat lebih cenderung untuk membeli minyak subsidi, maka pemeritah daerah tidak akan mendapatkan apa apa-apa,” tegasnya kepada wartawan saat launching perdana pertalite di SPBU Coa belum lama ini.

Disinggung soal penjualan minyak ilegal yang disinyalir masih terjadi di wilayah Kaimana, Asmir mengatakan pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Kendati demikian, ia berharap agar para pembeli yang dalam tanda kutip “nakal”, agar segera menghentikan pembelian minyak subsidi karena quota tersebut merupakan milik rakyat kecil.

“Contohnya, seperti pada perusahaan yang memiliki kapal-kapal ikan laut, dengan sendirinya mereka akan mencari minyak yang harganya lebih murah dari harga semestinya. Sekali lagi, harapan saya bagi para pemilik industri, agar jangan membeli minyak yang ilegal. Jika ingin membeli minyak yang resmi, silakan bagi para pemilik industri, agar mendatangi langsung Kantor Pertamina dan kita akan bantu proses pembeliannya,” ujarnya.

Disinggung perusahaan mana saja yang seharusnya membeli minyak non subsidi, dia mengaku, perusahaan di Kaimana tidak begitu banyak, paling hanya perusahaan kayu dan perusahaan ikan seperti PT Raja Mina Raya di Namatota. “Dulu pelanggan terbesar kami adalah PT Avona Mina Raya, namun sejak perusahaan itu tutup, kami agak terganggu dengan penjualan BBM non subsidi ini,” aku Asmir.

Apakah Pemerintah Daerah juga membeli BBM non subsidi, kata dia, Pemda sampai saat ini masih diperbolehkan untuk menggunakan subsidi, namun tidak bagi TNI dan Polri. “Kalau untuk TNI dan POLRI sendiri sudah wajib menggunakan non subsidi dan mereka juga sudah mempunyai harga masing-masing,” tegasnya.(nic)

 


Kategori : Kaimana

Komentar