Garuda Indonesia
 

FAKFAK- Kejaksaan Negeri (Kejari) Fakfak siap action untuk mengungkapkan dugaan korupsi di DPRD Fakfak yang merugikan negara sebesar Rp 3,8 Miliar  atas temuan BPK sejak tahun 2004 hingga 2014. Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Rielke Jeffri Huwae, SH,MH, melalui Kasi Intelijen, Mathys Rahandra, SH, MH, kepada Radar Sorong, di ruang kerjanya, mengatakan, untuk mengungkapkan adanya dugaan korupsi di DPRD Fakfak yang merugikan negara sebesar Rp 3,8 Miliar maka pada bulan Januari 2018 mendatang Kejaksaan akan meningkatkan kasus pada tingkat penyidikan.

 “Batas toleransi yang diberikan Kejaksaan Negeri Fakfak hingga akhir tahun anggaran 2017, bila tidak ada itikad baik untuk pengembalian kerugian negara tersebut maka proses hukum akan berlanjut pada tingkat penyidikan,” tandas Kasi Intelijen.

 Menurutnya, dari jumlah temuan BPK dari tahun 2004 – 2014 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 3,8 Miliar tersebut, pihaknya sangat pesimis  terhadap lembaga legislative ini untuk dapat mengembalikan kerugian negara yang menapai miliaran rupiah tersebut.

Dikatakannya, dari temuan BPK sebesar Rp 3,8 Miliar tersebut dimana temuan pada tahun 2004 – 2008 sebesar Rp 1,2 Miliar, tahun 2009 – 2010 sebesar Rp 2,7 Miliar dan tahun 2011 -2014 temuan sebesar Rp 1 Miliar lebih.

Temuan 2004 – 2008 sebesar Rp 1,2 Miliar dan temuan 2009 – 2010 sebesar Rp 2,7 miliar yang mana sisa dana tersebut seharusnya dikembalikan untuk dipertanggung jawabkan malah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan ATK.

Sedangkan Rp 1 Miliar lebih temuan BPK 2011 – 2014 merupakan pinjaman dari 8 anggota DPRD Fakfak, yang mana dari 8 anggota Dewan tersebut 3 anggota Dewan diketahui masih aktif sampai saat ini, sedangkan 5 statusnya sudah mantan anggota DPRD Fakfak.

Dari pinjaman 5 mantan anggota DPRD Fakfak dan 3 anggota DPRD Fakfak yang masih aktif, pinjaman terbesar adalah mantan Ketua DPRD Fakfak periode 2004 - 2009 yang mana pinjamannya mencapai Rp 900 juta lebih, disusul salah satu anggota DPRD Fakfak yang masih aktif pinjamannya mencapai Rp 100 juta lebih.

Lebih lanjut dikatakan, bila sampai akhir tahun anggaran 2017 ini, 5 mantan anggota DPRD Fakfak dan 3 anggota DPRD Fakfak yang masih aktif ini tidak mengembalikan pinjaman yang masuk dalam temuan BPK maka 8 orang tersebut juga akan diproses secara hukum sesaui dengan ketentuan yang berlaku. (ric)


Kategori : Lintas Papua

Komentar